**PRADANAMEDIA / PEKANBARU – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai pelaksana administrasi. Lebih dari itu, birokrasi harus menjadi motor penggerak perubahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berdampak dan berpihak pada rakyat.
“Kehadiran saya di tengah para pelayan publik di Riau adalah bentuk komitmen bahwa birokrasi harus menjadi tulang punggung transformasi. Bukan hanya menjalankan aturan, tapi menghadirkan layanan yang adaptif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Purwadi saat audiensi dengan ASN Pemprov Riau, Kamis (7/8).
Menurutnya, pelayanan publik yang efektif merupakan fondasi utama bagi tata kelola pemerintahan yang baik, inklusif, dan berdaya saing global.
Dukung Lima Program Prioritas Presiden Prabowo
Dalam audiensi tersebut, Purwadi mendorong aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk mendukung penuh lima program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, yakni:
- Makan Bergizi Gratis
- Cek Kesehatan Gratis
- Sekolah Rakyat
- Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan
- Perumahan Rakyat
Purwadi menegaskan bahwa pembangunan saat ini bukan sekadar proyek, melainkan pembangunan peradaban. Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo selalu menekankan bahwa kekayaan terbesar Indonesia bukan pada sumber daya alamnya, tetapi pada rakyatnya sendiri.
Menjawab Tantangan Zaman dengan Birokrasi Lincah dan Inovatif
Purwadi juga mengingatkan pentingnya transformasi birokrasi dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, dinamika demografi, hingga ketimpangan layanan publik.
“Kita butuh birokrasi yang tidak hanya patuh prosedur, tetapi juga mampu melihat ke depan, lintas sektor, dan terbuka terhadap inovasi.”
Ia menegaskan bahwa reformasi pelayanan publik merupakan bagian penting dari Asta Cita Presiden, yang harus diwujudkan melalui sistem layanan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Kementerian PANRB sendiri telah menyiapkan strategi pelayanan publik berbasis prinsip human-centered design, digitalisasi proses, kolaborasi lintas sektor, dan penyederhanaan birokrasi agar layanan bisa menyesuaikan kebutuhan serta pengalaman pengguna, bukan sekadar mengikuti batas administratif.
Profesionalisasi ASN Dimulai dari Rekrutmen Berkualitas
Purwadi juga menekankan pentingnya pembaruan paradigma dalam manajemen ASN, termasuk dalam hal rekrutmen.
“Kita tidak bisa lagi memakai pola lama. Rekrutmen harus berkualitas dan sesuai kebutuhan agar mampu menciptakan birokrasi profesional dan pelayanan publik yang responsif.”
Ia menambahkan bahwa budaya pelayanan prima harus tertanam dalam etos kerja ASN. ASN bukan hanya pekerja, tapi pelayan rakyat.
Apresiasi untuk Pemprov Riau: Dari MPP hingga Inovasi Pelayanan
Dalam kunjungannya, Wamen PANRB memberikan apresiasi atas capaian Pemprov Riau, antara lain:
- Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang berada dalam kategori Baik (predikat B).
- 6 dari 12 kabupaten/kota di Riau telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP).
- Komitmen tinggi terhadap pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).
- Enam inovasi dari Pemprov Riau yang masuk Top Inovasi KIPP periode 2014–2023.
Namun demikian, ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas dalam menangani laporan masyarakat yang sebagian besar berkaitan dengan infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, dan ketertiban umum.
“Perlu strategi yang lebih intensif agar pengaduan warga ditindaklanjuti secara cepat dan tepat,” imbuhnya.
Pemprov Riau Siap Jadikan Pelayanan Publik sebagai Prioritas Utama
Mewakili Pemprov Riau, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, menyambut baik arahan Wamen PANRB. Ia menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik mencerminkan kehadiran nyata negara di tengah rakyat.
“Pelayanan publik adalah wajah utama pemerintahan. Indikator keberhasilan bukan hanya terpenuhinya standar administratif, tapi sejauh mana rakyat merasa dilayani dan haknya dihargai.”
Zulkifli juga menyatakan komitmen untuk menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama dan tanggung jawab bersama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. (RH)
