**PRADANAMEDIA/ JAKARTA – Pendiri Narasi, Najwa Shihab, mengungkapkan secara terbuka isi pertemuan antara sejumlah pemimpin redaksi (pemred) media nasional dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berlangsung di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (6/4).
Dalam keterangannya kepada awak media, Najwa menyampaikan bahwa para pemred diberikan kebebasan penuh untuk mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung tanpa harus menyerahkan daftar pertanyaan sebelumnya.
“Ini benar-benar murni tanya jawab terbuka. Bahkan antarjurnalis pun tidak tahu siapa akan bertanya apa. Semua spontan dan kami siapkan sendiri pertanyaannya. Tidak ada yang disaring atau diserahkan sebelumnya,” ujar Najwa, Minggu (6/4/2025).
Menurutnya, beragam isu krusial dibahas dalam pertemuan yang berlangsung hingga tiga jam itu. Salah satunya menyangkut Revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) yang sempat memicu gelombang demonstrasi di berbagai kota.
Tak hanya itu, Prabowo juga mendapat pertanyaan terkait tindakan represif aparat terhadap demonstran, termasuk laporan mengenai paramedis yang turut menjadi korban saat aksi unjuk rasa berlangsung.
“Mulai dari RUU TNI, penanganan aksi demo, hingga perlakuan aparat terhadap para demonstran, termasuk paramedis, semuanya dibahas,” lanjut Najwa.
Isu lain yang juga mengemuka adalah soal RUU Polri, yang belakangan memicu kekhawatiran publik karena dianggap dapat memperluas kewenangan kepolisian tanpa diimbangi pengawasan yang memadai.
“Padahal yang dibutuhkan publik saat ini adalah penguatan pengawasan terhadap aparat, bukan malah perluasan kewenangan,” tegas Najwa.
Para pemred juga mengkritisi buruknya komunikasi pemerintah selama ini. Prabowo pun secara terbuka mengakui bahwa komunikasi dari pihak pemerintah belum ideal.
Dalam pertemuan itu, Najwa menuturkan, Prabowo juga ditanya mengenai teror kepada media, terutama insiden kiriman kepala babi kepada redaksi Tempo yang menghebohkan publik.
“Pak Prabowo juga dimintai tanggapan soal teror kepada media dan bagaimana beliau melihat respons dari pihak Istana yang dinilai tidak pantas. Salah satunya adalah pernyataan Kepala PCO yang menyebut ‘dimasak saja’,” ujar Najwa.
Selain isu demokrasi dan kebebasan pers, persoalan ekonomi juga tak luput dari pembahasan. Mulai dari kebijakan tarif dari Amerika Serikat, penurunan IHSG, ancaman pengangguran, hingga isu pengelolaan birokrasi.
“Isu ekonomi juga cukup dalam dibahas. Mulai dari pengaruh kebijakan tarif AS, kondisi pasar saham, hingga persoalan pengangguran dan birokrasi. Wajar kalau pertemuan ini berlangsung sampai tiga jam,” tambahnya. (RH)
