Palangka Raya/Pradanamedia – Di tengah gejolak harga energi dunia yang terus bergerak tidak menentu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencoba mengirim pesan tegas: stok BBM aman, tetapi pengawasan harus diperketat. Namun, di balik pernyataan menenangkan itu, muncul sinyal keras bahwa pemerintah tidak ingin kecolongan oleh praktik lama—penimbunan dan permainan distribusi.  

Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, secara terbuka mengajak masyarakat untuk ikut menjadi pengawas distribusi bahan bakar minyak. Ajakan ini bukan sekadar imbauan moral, melainkan bentuk mobilisasi publik agar rantai distribusi energi tidak dimanfaatkan oleh spekulan yang mencari keuntungan di tengah keresahan masyarakat.  

Menurut gubernur, kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan kelangkaan BBM sebagian dipicu oleh dinamika geopolitik global yang berdampak pada pasar energi dunia. Situasi seperti ini sering kali memicu panic buying di tingkat masyarakat dan membuka peluang bagi oknum tertentu untuk menimbun atau memainkan distribusi.  

Negara Mengandalkan “Mata Rakyat”

Dalam pernyataannya, gubernur bahkan menyiapkan hadiah bagi warga yang berani melaporkan praktik penyelewengan BBM, baik subsidi maupun non-subsidi. Langkah ini memperlihatkan satu realitas yang jarang diucapkan secara terang: pengawasan distribusi energi tidak bisa hanya mengandalkan birokrasi dan aparat, tetapi juga partisipasi publik.  

Di satu sisi, langkah ini bisa dilihat sebagai strategi transparansi. Namun di sisi lain, ia juga menjadi pengakuan tersirat bahwa rantai distribusi BBM masih rentan dimainkan oleh oknum tertentu—baik di tingkat distribusi, agen, maupun operator SPBU.

“Kalau ada penimbunan, beri tahu kami,” tegas gubernur, seraya menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi praktik yang merugikan masyarakat.  

Ancaman Tegas: Izin Usaha Bisa Dicabut

Pesan keras juga diarahkan kepada pengelola SPBU dan agen distribusi BBM. Pemerintah provinsi memperingatkan bahwa pelanggaran terhadap aturan distribusi bisa berujung pada sanksi berat hingga pencabutan izin usaha.

Artinya, permainan stok, pengalihan distribusi, atau penimbunan BBM bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan potensi pelanggaran serius yang bisa mematikan bisnis.

Instruksi ini sekaligus menjadi alarm bagi para pelaku usaha energi di daerah: stabilitas pasokan BBM bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial.

Antara Stok Aman dan Kepercayaan Publik

Meski pemerintah memastikan stok BBM di Kalimantan Tengah masih dalam kondisi terkendali, tantangan sebenarnya bukan sekadar ketersediaan pasokan, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap distribusi yang adil.

Sejarah menunjukkan, krisis energi sering kali bukan hanya soal produksi atau stok, tetapi soal distribusi yang bocor dan permainan oknum di lapangan. Ketika antrean di SPBU mulai muncul, yang dipertanyakan bukan lagi berapa stok tersedia, tetapi siapa yang mengendalikan aliran BBM itu.

Karena itu, ajakan gubernur kepada masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi bisa dibaca sebagai langkah strategis: menjadikan rakyat sebagai pengawas langsung agar energi—yang menjadi urat nadi ekonomi—tidak disandera oleh kepentingan segelintir pihak.

Jika pengawasan publik benar-benar berjalan, maka pesan pemerintah jelas:

BBM bukan komoditas spekulasi, tetapi hak masyarakat yang harus dijaga bersama. (AK)