**PRADANAMEDIA / PALANGKA RAYA – Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Evaluasi Bulanan Satuan Tugas (Satgas) Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Rabu (9/7). Rapat ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan menjadi forum penting dalam meninjau dinamika terkini serta merancang strategi lanjutan penanganan Karhutla di wilayah Kalteng.
Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan situasi Karhutla sejak awal Juni 2025. Fokus utama rapat adalah menilai efektivitas operasional Posko dan Pos Lapangan yang telah aktif selama sebulan terakhir, serta menyusun kesiapan aktivasi Pos Lapangan Tahap II yang dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juli hingga 9 Oktober 2025.
Dalam arahannya, Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib, menekankan pentingnya kesiapsiagaan menyeluruh dan sinergi lintas sektor untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang meningkat seiring musim kemarau.
“Kita harus senantiasa waspada dan menyiapkan semua skenario penanganan. Kolaborasi lintas instansi di bawah koordinasi Polres dan Polsek sangat krusial dan terbukti memberikan kontribusi besar dalam upaya pengendalian Karhutla selama ini,” tegas Ahmad Toyib.
Ia menjelaskan bahwa aktivasi pos lapangan dilakukan secara bertahap. Sejak 11 Juni 2025, sebanyak 69 pos telah aktif di wilayah rawan Karhutla. Selanjutnya, mulai 11 Juli 2025, delapan pos tambahan akan dioperasikan, sehingga total pos lapangan menjadi 77 unit.
Dalam struktur Satgas, BPB-PK mengerahkan 697 personel yang berasal dari berbagai elemen, antara lain Babinsa, Bhabinkamtibmas, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta relawan. Personel ini terbagi ke dalam 17 regu di Pos Komando dan 77 regu di Pos Lapangan.
Untuk periode Juli hingga Agustus 2025, Ahmad Toyib menginstruksikan peningkatan intensitas patroli, edukasi publik, serta pelaksanaan pembasahan lahan secara rutin sebagai langkah pencegahan dini.
“Setiap titik api harus segera ditangani. Bila perlu, dilakukan pemadaman gabungan agar api tak dibiarkan menyebar atau bertahan lebih dari satu hari,” ujarnya.
Pemerintah kabupaten/kota juga diminta melaksanakan kaji cepat terhadap kondisi Karhutla di wilayah masing-masing. Hasil kajian ini akan menjadi acuan dalam menetapkan status siaga darurat di tingkat daerah.
Dalam rapat tersebut, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Kalteng, Anton Budiyono, turut memberikan paparan terkait kondisi cuaca dan iklim. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan analisis, curah hujan di periode Juli–September 2025 diperkirakan tergolong rendah hingga sedang, dengan puncak musim kemarau terjadi pada bulan Juli dan Agustus.
Dengan prediksi cuaca yang kering serta potensi meningkatnya titik panas, seluruh sektor diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat koordinasi dalam penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci agar bencana ekologis tahunan ini tidak kembali meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. (RH)
