PRADANAMEDIA / PALANGKA RAYA – Aliansi Cipayung Plus Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal isu-isu strategis, baik nasional maupun daerah. Hal ini diwujudkan melalui pertemuan dengan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI di Jakarta, Rabu (17/9).
Koordinator Aliansi Cipayung Plus Kalteng, Andri Mulyanto, menyampaikan bahwa agenda ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa pada 1 September 2025 lalu. Ia menegaskan, aliansi yang terdiri dari organisasi kepemudaan dan mahasiswa—seperti HMI, PMII, GMKI, PMKRI, KMHDI, dan IMM—tidak hanya mengangkat isu nasional, tetapi juga fokus pada problematika di daerah, termasuk konflik agraria, pengakuan masyarakat adat, hingga dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat di Kalteng.
“Ini adalah bentuk komitmen kami sebagai organisasi kepemudaan dan mahasiswa. Suara kami harus didengar oleh wakil rakyat tanpa terkecuali,” ujar Andri, Kamis (18/9).
Andri menjelaskan, terdapat tiga poin tuntutan yang ditujukan kepada DPR RI serta empat poin tuntutan khusus kepada DPRD Kalteng. Menurutnya, persoalan yang telah disuarakan di DPRD Kalteng harus tetap dikawal hingga benar-benar ditindaklanjuti.
“Kami membawa keresahan masyarakat di daerah, khususnya soal konflik agraria, pengakuan masyarakat adat, dan kriminalisasi yang dilakukan aparat. Isu ini harus menjadi perhatian serius, bukan hanya di tingkat lokal, tetapi juga di level nasional,” tegasnya.
Ke depan, Aliansi Cipayung Plus berencana kembali melakukan pertemuan dengan DPRD Kalteng. Hal ini untuk memastikan janji serta komitmen wakil rakyat dalam membentuk tim khusus yang akan mengkaji dan menindaklanjuti tuntutan masyarakat Kalteng.
“Kami akan menagih janji itu. Tindak lanjut harus segera dilakukan agar keresahan masyarakat tidak berlarut,” imbuh Andri.
Melalui langkah ini, Aliansi Cipayung Plus Kalteng menegaskan perannya sebagai jembatan aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai kekuatan kritis dalam mengawal demokrasi dan keadilan di daerah maupun pusat. (RH)
