PRADANAMEDIA / JAKARTA – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai partai politik (parpol) di Indonesia perlu segera berbenah. Desakan ini muncul menyusul tuntutan publik terhadap reformasi parpol melalui gerakan “17+8”.
Menurut Jamiluddin, parpol memegang peran sentral dalam mencetak calon pemimpin bangsa. Karena itu, reformasi internal, khususnya di bidang kaderisasi, menjadi mutlak dilakukan.
“Partai politik di Indonesia harus berbenah agar dapat menciptakan calon-calon pemimpin yang berintegritas dan berkualitas kapasitasnya,” ujar Jamiluddin kepada awak Media, Minggu (7/9).
Perlu Sistem Kaderisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan
Jamiluddin menjelaskan, salah satu langkah utama adalah membangun sistem kaderisasi yang terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan. Sistem seperti ini diyakini mampu melahirkan pemimpin yang tidak hanya berintegritas, tetapi juga memiliki kapasitas serta kedekatan dengan konstituen.
“Inklusif maksudnya memberikan akses yang sama bagi semua anggota untuk mengikuti seluruh jenjang kaderisasi. Sayangnya, belum semua partai melakukannya. Masih ada yang berjalan sporadis, tanpa struktur yang jelas, apalagi berkelanjutan,” tuturnya.
Menurutnya, kaderisasi juga harus berjenjang. Setiap kader perlu melewati tahapan dari bawah hingga ke level puncak di DPP. Dengan demikian, tidak ada kader yang bisa langsung melompat ke posisi strategis tanpa proses.
Selain itu, sistem kaderisasi idealnya bersifat periodik (berkala) dan terukur. Periodik berarti dilakukan secara rutin, sementara terukur artinya ada kurikulum yang jelas dengan output kader yang sesuai harapan.
Cegah Pemimpin Instan dan “Kutu Loncat”
Jika sistem ini diterapkan, Jamiluddin yakin parpol akan terhindar dari praktik mencalonkan “pemimpin instan” atau politisi yang berpindah partai menjelang pemilu.
“Kalau semua partai melakukan hal yang sama, maka baik calon legislatif maupun calon kepala daerah akan memiliki integritas dan kapasitas. Dengan begitu, tidak ada lagi anggota legislatif, bupati, wali kota, atau gubernur yang diragukan kualitasnya,” kata Jamiluddin.
Ia menambahkan, kaderisasi yang inklusif dan berkelanjutan akan memperkuat loyalitas kader terhadap partai yang berbasis ideologi, bukan sekadar kendaraan politik. (RH)
