PRADANAMEDIA / JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas tindakan dan pernyataan sejumlah anggota dewan yang dinilai telah melukai hati rakyat. Hal itu ia sampaikan saat menerima audiensi para akademisi dan tokoh keagamaan yang tergabung dalam kelompok Mujadalah Kiai Kampung di Gedung DPR RI, Kamis (4/9).
“Terima kasih sudah hadir memberikan masukan di tengah situasi bangsa yang sedang berduka. Saya minta maaf apabila ada anggota DPR yang bersikap atau bertutur kata tidak berkenan di hati masyarakat,” ujar Puan dalam keterangan pers.
Pertemuan tersebut dihadiri berbagai tokoh lintas profesi, di antaranya peneliti senior BRIN Siti Zuhro, Wakil Ketua MUI Marsudi Syuhud, mantan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, dan pakar komunikasi Effendi Gazali. Puan didampingi oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal.
Luruskan Informasi dan Hentikan Tunjangan Kontroversial
Dalam forum itu, Puan menegaskan bahwa sebagian polemik yang berkembang di publik bersumber dari informasi yang tidak sepenuhnya benar. Ia mencontohkan isu mengenai kenaikan gaji hingga tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan yang sempat memicu kegaduhan.
“Tidak pernah ada kenaikan gaji anggota DPR. Tunjangan perumahan per 31 Agustus sudah resmi dihentikan. Kami juga sudah memberlakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri, kecuali untuk agenda konferensi yang betul-betul mewakili negara,” jelas Puan.
Komitmen Transformasi dan Transparansi
Lebih lanjut, Puan menegaskan komitmennya untuk memimpin reformasi DPR RI. Salah satunya melalui peningkatan transparansi, dengan memastikan seluruh kegiatan kelembagaan dipublikasikan secara terbuka melalui situs resmi DPR.
“DPR harus lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel. Kami sungguh-sungguh ingin melakukan transformasi kelembagaan agar lebih dipercaya rakyat,” katanya.
Puan juga menekankan bahwa DPR akan mengutamakan kualitas dalam setiap proses legislasi. Partisipasi publik, menurutnya, akan diperkuat agar pembahasan undang-undang lebih bermakna. “Kami tidak ingin sekadar mengejar kuantitas, tetapi memastikan kualitas produk legislasi sesuai kebutuhan rakyat,” tegasnya.
DPR Sepakat dengan Tuntutan Publik
Sebelum bertemu para tokoh, Puan bersama pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi menggelar rapat tertutup. Dari hasil rapat tersebut, disepakati dua keputusan penting: penghentian tunjangan perumahan untuk anggota DPR, serta moratorium perjalanan dinas ke luar negeri.
Langkah ini menjadi bagian dari respons DPR terhadap aspirasi publik yang belakangan disuarakan dalam aksi demonstrasi secara damai di berbagai daerah. (RH)
