PRADANAMEDIA / JAKARTA – Seorang pengemudi ojek online, Didi Supandi, turut menjadi pemohon dalam uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan yang teregister dengan nomor perkara 128/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan praktik rangkap jabatan oleh wakil menteri.
Didi merasa dirugikan secara konstitusional lantaran kasus dugaan pemerasan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer.
“Harapan pemohon II (Didi Supandi) agar Kementerian Ketenagakerjaan bisa fokus menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan, terutama perlindungan terhadap ancaman keselamatan kerja bagi driver ojek online, justru terhalang dan semakin jauh,” ujar Viktor Santosa Tandiasa, pemohon I perkara tersebut dalam sidang di MK, Senin (25/8).
Rangkap Jabatan Dinilai Ganggu Kinerja Wamen
Viktor menekankan, jabatan wakil menteri tidak sepatutnya dirangkap dengan posisi komisaris di badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya, rangkap jabatan membuat wamen tidak fokus pada tugas pokok dan fungsinya di kementerian.
Ia juga menyinggung kasus Immanuel Ebenezer yang dinilai berdampak pada kebijakan K3 bagi para pekerja, termasuk pengemudi ojol.
“Belum lama ini, kita mendengar wakil menteri tersebut terkena OTT karena diduga melakukan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 kepada buruh dengan sepengetahuan perusahaan,” ungkap Viktor.
Minta MK Perluas Larangan Rangkap Jabatan
Dalam sidang sebelumnya, Viktor mengungkapkan bahwa praktik rangkap jabatan wamen sebagai komisaris di BUMN masih marak. Bahkan, setidaknya 30 wakil menteri tercatat merangkap jabatan komisaris.
Karena itu, ia meminta MK mempertegas ketentuan dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara yang saat ini hanya melarang menteri merangkap jabatan. Gugatan ini mendorong agar larangan serupa juga berlaku bagi wakil menteri.
“Frasa larangan rangkap jabatan sebaiknya tidak hanya untuk menteri, tetapi juga mencakup wakil menteri,” tegas Viktor. (RH)
