PRADANAMEDIA / DEN HAAG – Menteri Luar Negeri Belanda, Caspar Veldkamp, resmi mengundurkan diri pada Jumat (22/8) setelah upayanya menjatuhkan sanksi terhadap Israel berulang kali kandas di meja kabinet.
Politikus dari partai kanan-tengah Kontrak Sosial Baru (NSC) itu juga menarik partainya keluar dari koalisi pemerintahan, sehingga menambah kerumitan politik menjelang pemilu legislatif pada 29 Oktober 2025.
Dalam keterangannya kepada kantor berita ANP, Veldkamp menyatakan kekecewaan mendalam karena tidak lagi memiliki ruang untuk menjalankan kebijakan luar negeri sesuai keyakinannya.
“Saya merasa terkekang dalam menentukan arah yang saya anggap perlu,” ujarnya, dikutip AFP.
Veldkamp menegaskan, usulan sanksi untuk Israel sudah dibahas serius di beberapa rapat kabinet, namun selalu berujung kebuntuan. Sebelumnya, ia dikenal vokal mengkritik taktik militer Israel di Gaza. Bahkan, bulan lalu Belanda melarang masuk dua menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, serta menyatakannya sebagai persona non grata karena dianggap menghasut kekerasan pemukim terhadap warga Palestina.
Dalam surat pengunduran dirinya, Veldkamp menyoroti kebijakan Israel yang mendorong perluasan permukiman ilegal, bahkan menyerukan pembersihan etnis di Gaza. Belanda sendiri termasuk salah satu dari 21 negara Eropa yang menandatangani deklarasi bersama mengecam proyek permukiman Israel di Tepi Barat.
Schoof Sesalkan, Koalisi Semakin Rapuh
Perdana Menteri Belanda, Dick Schoof, menyayangkan keputusan Veldkamp dan keluarnya NSC dari koalisi. Partai tersebut merupakan kekuatan terbesar keempat di parlemen. Schoof mengakui kondisi Gaza saat ini semakin memburuk dan dramatis, namun menegaskan bahwa stabilitas politik dalam negeri juga harus dijaga.
Krisis politik Belanda ini terjadi di tengah masa kampanye pemilu. Koalisi pemerintahan sebelumnya sudah melemah sejak Juni 2025, ketika Partij voor de Vrijheid (PVV) pimpinan Geert Wilders menarik diri dari pemerintahan.
Di sisi lain, konflik Gaza terus menelan korban jiwa. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas, sedikitnya 62.192 warga Palestina telah tewas sejak Oktober 2023, sebagian besar adalah warga sipil. Sementara itu, serangan Hamas pada 2023 menewaskan 1.219 orang di Israel, mayoritas juga warga sipil. (RH)
