PRADANAMEDIA / PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat koordinasi bersama para kepala daerah di Aula Jaya Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (22/8). Pertemuan ini digelar untuk membahas strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan, daerah tidak boleh hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat, tetapi harus berani mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
“Kita jangan hanya bergantung pada transfer pusat saja. Kalteng ini kaya sumber daya, tapi pemanfaatannya selama ini masih kurang optimal,” ujar Agustiar.
Ia mencontohkan, sejumlah potensi PAD yang bisa digarap lebih maksimal seperti pajak bahan bakar minyak (BBM), pajak kendaraan bermotor (Plat KH), pajak alat berat, hingga pajak air permukaan. Menurutnya, jika digarap serius, PAD Kalteng dapat meningkat signifikan.
“Kebersamaan seluruh kepala daerah sangat diperlukan. Dengan kerja bersama, potensi PAD benar-benar bisa kita optimalkan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menambahkan bahwa efisiensi anggaran pada tahun 2025 menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.
“Kalteng memiliki potensi besar di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan pajak daerah. Namun realisasi penerimaan masih jauh dari potensi yang ada,” ucap Edy.
Edy mengungkapkan, berdasarkan hasil rakor dengan 10 provinsi penghasil sumber daya alam, Kalteng menempati posisi ketiga setelah Kaltim dan Kalsel. Meski demikian, penerimaan PAD Kalteng masih jauh lebih kecil dibandingkan besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke pusat.
Karena itu, Pemprov Kalteng akan mendorong adanya pertemuan dengan Presiden agar keadilan fiskal bagi daerah penghasil sumber daya bisa diwujudkan.
“Mulai tahun 2026, pembangunan di Kalteng akan diarahkan untuk penguatan PAD, dengan alokasi Rp100–150 miliar per kabupaten/kota, serta bantuan desa sebesar Rp250–500 juta,” jelas Edy.
Pertemuan ini menegaskan komitmen Pemprov Kalteng untuk tidak hanya menjadi penonton dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal demi pembangunan berkelanjutan di daerah. (RH)
