**PRADANAMEDIA / DENPASAR — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan bahwa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih telah berlangsung di seluruh wilayah Indonesia, meskipun dengan tingkat pencapaian yang berbeda-beda di tiap daerah.
Hal itu ia tegaskan dalam Rapat Konsolidasi Satgas Nasional dan Percepatan Operasionalisasi Kopdeskel Merah Putih yang digelar di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (8/8).
Pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025, yang mengamanatkan percepatan pembentukan koperasi berbasis desa dan kelurahan sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat dari akar rumput.
“Satgas telah terbentuk di seluruh provinsi, meski beberapa masih dalam proses finalisasi di tingkat kabupaten/kota. Kami dari Kemendagri terus memantau dan melengkapi data daerah-daerah tersebut,” ujar Tito.
Tiga Level Satgas dan Data Capaian Daerah
Keppres tersebut membagi struktur Satgas ke dalam tiga tingkatan:
- Satgas Nasional, dipimpin oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan
- Satgas Provinsi, diketuai oleh masing-masing gubernur
- Satgas Kabupaten/Kota, dikoordinasikan oleh bupati atau wali kota
Tito menjelaskan, sejumlah provinsi telah menuntaskan pembentukan Satgas hingga ke tingkat kabupaten/kota, seperti:
DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Papua.
Sementara itu, masih terdapat provinsi yang belum sepenuhnya menyelesaikan pembentukan Satgas kabupaten/kota, di antaranya:
- Jawa Tengah (10 kabupaten/kota belum terbentuk)
- Sumatera Barat (14)
- Sumatera Utara (9)
- NTT (7)
- Jawa Timur (5)
- Jawa Barat (4)
- Maluku (4)
- Bengkulu dan Riau (masing-masing 3)
- Papua Tengah (8)
- Maluku Utara (1)
Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa tiga provinsi — Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Pegunungan — masih belum membentuk Satgas sama sekali.
Dorongan Sinergi Antarlembaga dan Stakeholder
Tito mendorong agar para gubernur segera melakukan rapat konsolidasi bersama seluruh Satgas di daerah masing-masing serta melibatkan para pemangku kepentingan strategis seperti Pertamina, Pupuk Indonesia, dan PLN, yang telah menunjuk person in charge (PIC) untuk mendukung implementasi teknis di lapangan.
“Kami minta rekan-rekan gubernur untuk segera bergerak. Bentuk Satgas kabupaten/kota, kumpulkan tim, dan ajak seluruh stakeholder untuk duduk bersama menyusun langkah teknis yang konkret,” tegas Tito.
Ia juga menekankan pentingnya validasi data dan pembaruan laporan berkala agar pembentukan Satgas berjalan akuntabel dan tepat sasaran.
Dihadiri Para Menteri dan Gubernur
Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, termasuk:
- Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan
- Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi
- Menteri Desa PDTT Yandri Susanto
- Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas
- Menteri Perdagangan Budi Santoso
- Menteri PANRB Rini Widyantini
Hadir pula beberapa kepala daerah, seperti Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Sumbar Mahyeldi, Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, dan Pj Gubernur Papua Agus Fatoni. (RH)
