**PRADANAMEDIA / JAKARTA — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, merespons dorongan Partai Nasdem yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Kaesang yang juga adik dari Wapres Gibran menilai usulan tersebut sebagai langkah yang positif.
“Bagus,” ujar Kaesang singkat saat ditemui usai menghadiri perayaan Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Rabu (23/7) malam. Ketika kembali ditegaskan mengenai pandangannya, Kaesang mengulang dengan mantap, “Bagus, bagus.”
Sebelumnya, Partai Nasdem menyampaikan sikap resminya mengenai status IKN yang hingga kini belum secara penuh difungsikan sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menilai keberadaan IKN akan sia-sia bila tidak segera diaktivasi melalui kehadiran tokoh-tokoh utama negara, salah satunya Wakil Presiden.
“Kalau memang IKN sudah ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka Wapres harus segera berkantor di sana. Supaya ada kegiatan nyata, gedung-gedung yang dibangun tidak terbengkalai, dan anggaran besar yang sudah digunakan tidak mubazir,” tegas Saan dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7).
Menurut Saan, aktivitas pemerintahan harus segera dimulai di IKN agar biaya pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun tidak sia-sia. Ia juga mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengalihan fungsi dan peran ibu kota dari Jakarta ke IKN, termasuk Keppres untuk pemindahan bertahap kementerian, lembaga negara, serta aparatur sipil negara (ASN).
“Pemindahan bisa dimulai dari Wapres dan kementerian atau lembaga strategis seperti Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, dan Bappenas. Mereka dapat menjadi pionir aktivitas pemerintahan di IKN,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Saan menekankan bahwa kehadiran Wakil Presiden di IKN akan membawa dampak strategis, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, termasuk Papua. Dengan pusat pemerintahan yang lebih dekat secara geografis, pengelolaan dan distribusi pembangunan akan lebih merata.
Dorongan ini juga menjadi sinyal politik penting menjelang implementasi penuh pemindahan ibu kota negara. Keputusan untuk menempatkan pemimpin nasional di IKN dinilai sebagai langkah krusial agar proyek ambisius tersebut tak hanya menjadi simbol, melainkan benar-benar menjadi pusat pemerintahan masa depan Indonesia. (RH)
