**PRADANAMEDIA / PALANGKA RAYA — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Mendes PDTT) H. Susanto Yandri melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangka Raya, pada Jumat (4/7). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah pusat untuk memperkuat pembangunan desa secara menyeluruh di wilayah Indonesia, termasuk di Kalteng.
Dalam rombongan kunjungan kerja tersebut turut hadir sejumlah tokoh penting nasional, antara lain Ketua Umum Tidar Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi RI, serta Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI.
Kedatangan Menteri Susanto Yandri dan rombongan disambut langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran di VIP Room Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya. Turut hadir dalam penyambutan tersebut Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Leonard S. Ampung, para staf ahli, asisten Sekda, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Kalteng.
Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar menyatakan bahwa kunjungan ini menjadi simbol nyata dari sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di desa-desa Kalimantan Tengah.
“Kehadiran Menteri Desa di Bumi Tambun Bungai adalah bentuk kolaborasi erat pusat dan daerah. Ini sekaligus menunjukkan komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan kawasan pedesaan,” ujar Agustiar.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari upaya menyerap langsung kondisi di lapangan—baik potensi desa maupun tantangan yang masih dihadapi.
“Kami berharap hasil kunjungan ini dapat menjadi bahan masukan dalam merancang kebijakan dan program strategis yang lebih tepat sasaran untuk mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan,” tambahnya.
Kunjungan kerja Menteri Susanto Yandri di Kalimantan Tengah menandai langkah konkret pemerintah dalam memperkuat konektivitas antarlembaga dan memperhatikan realitas sosial-ekonomi di daerah. Dengan pendekatan kolaboratif, pembangunan desa diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Kolaborasi lintas sektor dan lintas kementerian ini juga membuka peluang lebih besar bagi Kalimantan Tengah dalam mengoptimalkan sumber daya daerah, mendorong hilirisasi, serta memperkuat ketahanan sosial-ekonomi desa. (RH)
