JAKARTA – Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak, menggelar pertemuan resmi dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Bin Abdullah H. Amodi, pada Rabu (18/6). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama bilateral dalam rangka menyusun strategi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah.
Kepala BP Haji yang akrab disapa Gus Irfan menyampaikan bahwa pihaknya dan otoritas Arab Saudi telah mencapai kesepahaman penting mengenai rencana awal pelaksanaan haji ke depan.
“Kami sepakat untuk menjalin sinergi lebih erat dalam menyusun strategi pelaksanaan haji 2026 sejak dini, agar segala tahapan bisa dipersiapkan lebih matang,” ujar Gus Irfan dalam keterangan persnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Arab Saudi menyambut positif langkah-langkah Indonesia dalam menyusun rencana pelayanan haji ke depan, terlebih karena mulai tahun 2026, tanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji akan sepenuhnya berada di bawah kendali BP Haji.
Evaluasi Haji 2025 dan Komitmen Perbaikan
Dalam kesempatan yang sama, kedua pihak juga melakukan evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Gus Irfan memberikan apresiasi atas komitmen dan pelayanan yang telah diberikan otoritas Arab Saudi selama musim haji tahun ini.
“Kami sangat menghargai kerja sama dan pelayanan luar biasa dari pihak Arab Saudi kepada jemaah Indonesia. Ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk peningkatan layanan ke depan,” katanya.
Sementara itu, Duta Besar Faisal Bin Abdullah menyampaikan dukungannya terhadap peran BP Haji dalam pelaksanaan haji ke depan. Ia menyatakan harapannya agar pelayanan terhadap jemaah Indonesia semakin baik dan menjamin kenyamanan serta keamanan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Transparansi Jadi Prioritas Haji 2026
Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam pernyataannya sebelumnya, menegaskan bahwa penyelenggaraan haji 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas tinggi. Ia menegaskan pentingnya reformasi manajemen haji secara menyeluruh.
“Kami tidak ingin lagi ada celah untuk praktik tidak sehat dalam pengelolaan haji. Transparansi dan akuntabilitas adalah komitmen utama kami agar tidak terulang lagi persoalan yang merugikan jemaah,” ujar Dahnil dalam konferensi pers sebelumnya di Jakarta Pusat, Rabu (11/6).
BP Haji juga akan memperkuat sistem pengawasan internal serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam evaluasi dan perencanaan penyelenggaraan haji, guna memastikan pelayanan jemaah berjalan secara profesional dan bebas dari penyimpangan.
Menuju Penyelenggaraan Haji Mandiri
Untuk diketahui, tahun 2025 menjadi tahun terakhir BP Haji mendampingi Kementerian Agama (Kemenag) dalam penyelenggaraan haji. Mulai tahun 2026, seluruh aspek manajemen dan operasional ibadah haji Indonesia akan dilaksanakan langsung oleh BP Haji, sebagai lembaga yang dibentuk untuk menghadirkan pelayanan haji yang lebih modern, transparan, dan efisien.
Langkah diplomatik melalui pertemuan dengan Dubes Arab Saudi ini menjadi bagian penting dalam menyiapkan transisi kelembagaan tersebut, sekaligus memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dalam urusan penyelenggaraan haji. (RH)
