**PRADANAMEDIA/ HANOI — Dalam langkah reformasi besar-besaran, Vietnam resmi memangkas jumlah provinsi dan kota dari 63 menjadi hanya 34 wilayah administratif. Keputusan itu disahkan melalui pemungutan suara oleh Dewan Nasional Vietnam pada Kamis (12/6), dengan 461 suara mendukung, satu menolak, dan tiga abstain, seperti dilansir Channel News Asia.
Langkah ini bertujuan untuk menekan belanja negara serta meningkatkan efisiensi birokrasi. Dari 63 entitas pemerintahan daerah, kini hanya tersisa 28 provinsi dan 6 kota yang berada di bawah kendali pusat. Sebanyak 11 daerah tetap tidak mengalami perubahan, sementara sisanya digabungkan.
Reformasi ini juga memangkas sekitar 80.000 posisi pekerjaan, menyusul pengurangan jumlah kementerian dari 30 menjadi 22 yang telah lebih dulu dilakukan pada Februari lalu, menyebabkan 23.000 pegawai kehilangan pekerjaan.
Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, menyebut restrukturisasi ini sebagai syarat penting untuk memastikan pertumbuhan yang cepat, stabil, dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa struktur pemerintahan yang ramping harus mengubah orientasinya dari sekadar pengelolaan administratif menjadi pelayanan publik yang proaktif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Menteri Dalam Negeri Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, menyebut kebijakan ini sebagai “revolusi paling besar sejak kemerdekaan Vietnam pada 1945.” Ia menyatakan bahwa sebanyak 79.339 pejabat akan dialihkan, pensiun dini, atau mengundurkan diri imbas penggabungan wilayah tersebut.
Namun, tidak semua menyambut keputusan ini dengan ringan. Seorang pejabat provinsi yang telah mengabdi selama lebih dari 30 tahun mengaku sedih harus meninggalkan jabatannya, meski menerima kompensasi sebesar satu miliar dong (sekitar Rp624 juta). “Saya masih mampu bekerja, tetapi tidak tahu harus berbuat apa sekarang,” ujarnya kepada AFP dengan syarat anonim.
Kendati demikian, sebagian warga menyambut baik keputusan tersebut. Thang Loi, seorang warga Provinsi Thai Binh, mengatakan bahwa walaupun merasa kehilangan karena nama provinsi tempat asalnya kini dihapus, ia mendukung langkah efisiensi ini. “Rasanya aneh ketika saya harus mengatakan berasal dari Hung Yen sekarang, tapi saya memahami tujuannya,” ungkapnya.
Pemerintah Vietnam menyatakan bahwa kepemimpinan baru di seluruh kota dan provinsi hasil penggabungan akan diumumkan pada 30 Juni dan mulai efektif bekerja pada awal Juli. Selanjutnya, Dewan Nasional akan mengesahkan konstitusi yang telah direvisi, di mana struktur administratif akan disederhanakan dari tiga tingkat (provinsi, distrik, dan desa) menjadi hanya dua tingkat: provinsi dan desa. Tingkat distrik akan dihapus, dan peran desa akan diperluas.
Reformasi ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang Vietnam untuk meraih status negara berpenghasilan menengah pada 2030. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen pada 2024 dan target 8 persen tahun ini, Vietnam terus berupaya menjaga iklim investasi yang stabil di tengah ketegangan dagang, termasuk ancaman tarif tinggi dari Amerika Serikat.
Perombakan struktur ini juga sejalan dengan agenda antikorupsi nasional yang digalakkan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Vietnam tampak serius menata ulang birokrasi guna mendorong efektivitas layanan publik, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat tata kelola negara. (RH)
