**PRADANAMEDIA/ JAKARTA – Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa kritik Presiden Prabowo Subianto terhadap LSM “antek asing” bukan ditujukan kepada seluruh lembaga swadaya masyarakat.
Penegasan ini disampaikan Hasan dalam konferensi pers di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (3/6), menanggapi pidato Prabowo pada peringatan Hari Lahir Pancasila sehari sebelumnya.
“Yang ditekankan oleh Bapak Presiden bukan kepada semua LSM. Kritik tersebut diarahkan hanya kepada segelintir kelompok yang merongrong persatuan bangsa,” ujar Hasan.
Ciri LSM Pengadu Domba Versi Prabowo
Hasan memaparkan sejumlah ciri LSM yang dimaksud Prabowo sebagai kelompok pengadu domba yang diduga dibiayai oleh pihak asing. Menurutnya, kelompok-kelompok ini:
- Merongrong persatuan nasional;
- Menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoaks;
- Terindikasi memiliki agenda memecah belah antar elemen masyarakat;
- Secara konsisten mendiskreditkan pemerintah dan mencemooh program-program pembangunan nasional;
- Berupaya menggagalkan atau membatalkan inisiatif kemajuan bangsa.
“Ada organisasi-organisasi yang terang-terangan mencemooh usaha kita untuk maju dan mencoba menggagalkan program-program pemerintah. Itulah yang dimaksud Presiden,” tambah Hasan.
Hasan juga menekankan bahwa tidak semua organisasi non-pemerintah (NGO) bersifat destruktif. Banyak LSM yang berkontribusi positif bagi demokrasi dan pembangunan. Namun, yang menjadi sorotan Prabowo adalah segelintir yang dinilai menjalankan misi asing untuk menciptakan konflik internal.
“Presiden tidak menyamaratakan. Yang dikritik adalah LSM yang terbukti menjadi alat pihak asing untuk memecah belah bangsa,” jelas Hasan.
Pidato Prabowo: Sorotan terhadap Intervensi Asing
Dalam pidato di halaman Gedung Pancasila pada Hari Lahir Pancasila, Senin (2/6), Presiden Prabowo menyebut bahwa ada pihak asing yang menggunakan dana untuk membiayai LSM yang berperan sebagai pemecah belah di Indonesia.
“Dengan uang, mereka membiayai LSM untuk mengadu domba kita,” kata Prabowo.
Prabowo juga mengkritik standar ganda pihak asing yang mengklaim diri sebagai pejuang demokrasi dan hak asasi manusia, namun justru menunggangi isu tersebut untuk kepentingan mereka sendiri.
“Mereka katanya penegak demokrasi, HAM, dan kebebasan pers. Tapi itu semua versi mereka sendiri,” tegasnya.
Pernyataan Prabowo ini memunculkan kembali wacana pentingnya transparansi pendanaan dan agenda LSM di Indonesia, khususnya dalam konteks menjaga kedaulatan nasional. Pemerintah diharapkan bersikap bijak dengan tetap membuka ruang partisipasi sipil yang sehat, tanpa menutup kritik yang konstruktif, sekaligus waspada terhadap infiltrasi asing yang dapat mengancam integrasi bangsa. (RH)
