“Harvard Terancam Kehilangan Mahasiswa Asing: Ketegangan AS-China Kian Membara”

INTERNASIONAL PENDIDIKAN

**PRADANAMEDIA/ WASHINGTON DC — Zhang Kaiqi, mahasiswa magister kesehatan masyarakat asal China di Harvard University, membatalkan penerbangan pulangnya ke tanah air pada Jumat (23/5). Keputusan mendadak itu diambil setelah pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump mengumumkan pelarangan bagi Harvard untuk menerima mahasiswa asing, dengan dalih adanya dugaan kerja sama institusi tersebut dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Langkah kontroversial ini sontak memicu kekhawatiran di kalangan mahasiswa internasional, khususnya yang berasal dari China. Mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di universitas Ivy League itu kini dihadapkan pada pilihan sulit: pindah ke institusi lain atau berisiko kehilangan status hukum mereka di AS. Bahkan, kebijakan ini disebut-sebut dapat diperluas ke kampus-kampus lainnya.

Pihak Harvard menolak tegas kebijakan tersebut dan menyebutnya “ilegal serta tidak berdasar.” Dalam pernyataannya, Harvard menegaskan komitmennya untuk terus mendidik mahasiswa internasional—yang sebagian besar berasal dari China—dan menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk melawan keputusan pemerintah.

Seorang mahasiswa doktoral fisika berusia 24 tahun yang enggan disebutkan namanya mengaku komunitas mahasiswa China kini merasa semakin terpinggirkan. “Beberapa teman menyarankan agar saya tidak tinggal di asrama jika situasi semakin buruk, karena ada kemungkinan petugas Imigrasi datang mendadak,” ujarnya.

Kepanikan dan Ketidakpastian: Mahasiswa Asing Mencari Jalan Keluar

Di tengah situasi yang memburuk, mahasiswa China di Harvard mulai berkonsultasi dengan pengacara imigrasi dan bergabung dalam grup WhatsApp darurat berisi mahasiswa asing yang saling berbagi informasi dan strategi hukum. Seorang anggota grup bahkan membagikan transkrip nasihat dari pengacara yang menyarankan agar para mahasiswa tidak bepergian, termasuk dengan penerbangan domestik, hingga ada kejelasan dari pihak universitas.

Zhang Kaiqi mengaku kecewa berat setelah membatalkan penerbangannya yang telah lama direncanakan. Ia juga harus merelakan kesempatan magang di sebuah LSM AS yang telah dijadwalkan. “Awalnya saya pikir ini hanya hoaks. Saya sangat sedih dan marah,” ujar pria 21 tahun tersebut.

Teresa, mahasiswa pascasarjana di Harvard Kennedy School, mengungkapkan bahwa para dosen memberi tahu akan ada respons resmi dari pihak kampus dalam waktu 72 jam. Dalam unggahan media sosialnya di Xiaohongshu, ia menyebut situasi ini sebagai “Pengungsi Harvard.”

Dampak Diplomatik dan Pergeseran Strategi Pendidikan

Tegangan geopolitik yang semakin panas telah memperburuk persepsi terhadap mahasiswa China di AS. Jumlah mereka menurun tajam dari sekitar 370.000 pada 2019 menjadi 277.000 pada 2024. Di Harvard, mereka masih mewakili sekitar 20 persen dari total mahasiswa asing.

Sebagai respons atas kebijakan ini, Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong menawarkan penerimaan cepat dan tanpa syarat kepada mahasiswa yang terdampak. Sementara itu, sejumlah keluarga China mulai mengalihkan tujuan pendidikan anak-anak mereka ke negara-negara berbahasa Inggris lainnya seperti Australia dan Singapura.

Zhao, seorang mahasiswa baru program magister berusia 23 tahun, mengaku mempertimbangkan untuk menunda studinya atau pindah ke universitas lain jika larangan ini tetap berlaku. “Ini benar-benar mengacaukan rencana hidup saya. Saya seharusnya mengajukan visa awal Juni, tapi sekarang saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana,” tuturnya.

Pemerintah China Angkat Bicara

Kementerian Luar Negeri China mengecam kebijakan AS tersebut dan menyebutnya sebagai langkah yang hanya akan mencoreng citra serta kredibilitas Amerika di mata dunia. Pemerintah China menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak sah warganya yang belajar di luar negeri.

Selama dua dekade terakhir, Harvard menjadi tujuan pendidikan bagi sejumlah anak pejabat tinggi China, termasuk putri Presiden Xi Jinping, Xi Mingze. Namun, kampanye antikorupsi yang dilancarkan Presiden Xi telah memperketat pengawasan terhadap aset luar negeri dan pendidikan anak-anak pejabat tinggi, termasuk di universitas-universitas top AS. (RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *