**PRADANAMEDIA/ SUBANG – Proyek pembangunan pabrik mobil listrik milik raksasa otomotif asal China, BYD, di Subang, Jawa Barat, dilaporkan terhambat akibat aksi premanisme. Media internasional berbasis di Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), menyoroti persoalan ini dalam laporan bertajuk “Indonesia’s EV revolution held hostage by ‘preman’ gangster problem”.
Isu ini mencuat setelah Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, melakukan kunjungan ke pabrik perakitan BYD di Shenzhen, Tiongkok, atas undangan resmi pemerintah China. Dalam pertemuan itu, ia mendapatkan informasi langsung dari pihak BYD bahwa pembangunan fasilitas mereka di Indonesia terganggu oleh aksi premanisme yang melibatkan kelompok masyarakat tertentu.
“Ada persoalan terkait premanisme yang mengganggu pembangunan fasilitas BYD di Indonesia. Pemerintah harus tegas menangani masalah ini,” ujar Eddy Soeparno, mengingatkan potensi gagalnya investasi jika situasi ini dibiarkan.
Tak hanya BYD, perusahaan otomotif asal Vietnam, VinFast, yang tengah membangun pabrik senilai 200 juta dollar AS (sekitar Rp 3,3 triliun) di kawasan industri yang sama, juga mengalami gangguan serupa. Ketua Asosiasi Industri Kendaraan Listrik Indonesia, Moeldoko, mengonfirmasi hal itu dan menyebut dirinya telah melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat setempat untuk meredam gangguan.
“VinFast juga melaporkan ada gangguan dari preman, tapi saya bantu dengan berkomunikasi dengan tokoh daerah setempat,” kata Moeldoko, yang juga mantan Kepala Staf Kepresidenan.
Menanggapi situasi yang meresahkan tersebut, Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat aksi intimidasi. Ia menilai, bila tidak ditangani secara serius, ambisi Indonesia menjadi pusat manufaktur kendaraan listrik di Asia Tenggara akan terhambat.
“Upaya yang bisa menghalangi produktivitas ekonomi kita, termasuk dari kalangan ormas yang melakukan intimidasi terhadap investasi, harus ditindak tegas,” tegas Ace.
Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, menyebut pihaknya sudah menjalin komunikasi intensif dengan BYD serta melakukan langkah-langkah antisipasi agar insiden serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.
Bukan Hanya Premanisme, Ini Tantangan Lainnya
Selain persoalan premanisme, investasi kendaraan listrik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan lain. Laporan dari Rest of World menyebutkan bahwa meskipun Indonesia memiliki hampir 50 persen cadangan nikel global—komponen kunci baterai EV—negara ini masih menghadapi sejumlah hambatan serius.
Masalah tersebut meliputi lemahnya penegakan standar lingkungan dan perlindungan hak-hak tenaga kerja, minimnya permintaan kendaraan listrik di pasar domestik, serta pergeseran teknologi global ke arah baterai non-nikel.
Bahkan, perusahaan kimia asal Jerman, BASF, membatalkan rencana pembangunan fasilitas pengolahan nikel di Indonesia pada 2024 karena kekhawatiran terhadap dampaknya bagi komunitas adat. Pada tahun yang sama, Elon Musk juga menolak tawaran pemerintah Indonesia untuk membangun pabrik baterai, dengan alasan logistik.
Gangguan terhadap investasi strategis seperti ini menunjukkan pentingnya kepastian hukum dan keamanan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh dan menindak tegas oknum-oknum yang mencoba menghambat agenda industrialisasi dan hilirisasi sumber daya nasional. (RH)
