**PRADANAMEDIA/ WASHINGTON DC – Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth, memerintahkan pengurangan signifikan dalam jajaran perwira tinggi militer AS. Melalui sebuah memo resmi yang dirilis pada Senin (5/5) oleh Departemen Pertahanan AS di Pentagon, Hegseth menetapkan pemangkasan sedikitnya 20 persen jenderal dan laksamana bintang empat yang masih aktif bertugas.
Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah restrukturisasi besar yang digulirkan di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump pada masa jabatan keduanya. Dikutip dari AFP, langkah ini juga mencakup pengurangan setidaknya 20 persen jenderal di Garda Nasional dan tambahan 10 persen perwira tinggi di seluruh matra angkatan bersenjata.
Saat ini, militer AS memiliki total 38 jenderal bintang empat dari seluruh cabang layanan, serta 817 perwira tinggi aktif per Maret 2025. Langkah ini disebut bertujuan mengurangi struktur komando yang dianggap terlalu gemuk dan membebani efisiensi organisasi militer.
“Untuk mengoptimalkan dan merampingkan kepemimpinan, kami akan menghapus posisi-posisi perwira tinggi yang berlebih,” demikian kutipan memo tersebut.
Dalam unggahan video di platform X (sebelumnya Twitter), Hegseth menegaskan filosofi di balik kebijakan ini: “Lebih sedikit jenderal, lebih banyak prajurit.” Ia juga menggarisbawahi bahwa meskipun ukuran militer saat ini lebih besar dibanding masa Perang Dunia II, jumlah perwira tinggi kini justru jauh lebih banyak.
Hegseth menjelaskan bahwa proses pengurangan ini akan dilakukan dalam dua tahap dan akan melibatkan koordinasi erat dengan Kepala Staf Gabungan. Ia menyebut tujuannya adalah “memaksimalkan kesiapan strategis dan efektivitas operasional.”
Dalam sidang konfirmasi pengangkatannya pada Januari lalu, Hegseth telah mengisyaratkan perlunya memangkas birokrasi Pentagon yang dinilainya terlalu besar. “Tugas saya adalah bekerja sama dengan pihak internal maupun eksternal untuk menemukan elemen-elemen yang bisa dipangkas dan dialihkan ke fungsi yang lebih mematikan,” tegasnya saat itu di hadapan Kongres AS.
Kebijakan ini mengikuti sejumlah pemecatan pejabat tinggi militer oleh Presiden Trump, termasuk Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Charles “CQ” Brown pada Februari lalu. Selain itu, kepala Angkatan Laut dan Penjaga Pantai, pimpinan Badan Keamanan Nasional, serta sejumlah pejabat militer senior lainnya juga diberhentikan dalam rentang waktu awal tahun ini.
Langkah-langkah ini telah memicu kekhawatiran dari sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat, yang menyoroti potensi politisasi militer yang seharusnya bersifat netral dan profesional. Di sisi lain, Pentagon juga telah mengumumkan rencana pengurangan jumlah pegawai sipil sebanyak lima persen sebagai bagian dari efisiensi birokrasi yang lebih luas. (RH)
