Pradanamedia/Palangka Raya – Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja (PD FSP) Pertanian dan Perkebunan KSPSI Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan tidak akan menggelar aksi turun ke jalan dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Meski demikian, serikat tetap berkomitmen menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi kaum pekerja.
Ketua PD FSP Pertanian dan Perkebunan KSPSI Kalteng, Nasarie, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena pertimbangan jarak dan biaya yang harus ditanggung para buruh bila harus ke Palangka Raya. “Kami tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak menurunkan buruh anggota. Lokasi kerja mereka jauh dari kota, dan jika harus datang, akan memakan banyak biaya serta menimbulkan risiko di perjalanan,” jelas Nasarie, Jumat (25/4).
Meski tidak turun ke jalan, pihaknya tetap akan menyuarakan isu-isu penting terkait ketenagakerjaan, seperti jam kerja, upah layak, dan perlindungan hukum, melalui jalur lain yang lebih dialogis. Salah satunya melalui diskusi dan forum resmi dengan pemerintah.
Nasarie juga menyampaikan bahwa PD FSP Pertanian dan Perkebunan KSPSI Kalteng mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada buruh, khususnya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap pemerintah membuka ruang kolaboratif bagi serikat pekerja dalam proses penyusunan regulasi ketenagakerjaan.
“Selama kebijakan yang dibuat pemerintah baik untuk pekerja, tentu kami dukung. Kami berharap di masa kepemimpinan ini, pemerintah lebih terbuka terhadap aspirasi buruh, dan melibatkan kami dalam proses penyusunan undang-undang,” ujarnya.
Ia menambahkan, ke depan pemerintah dan elemen serikat pekerja perlu duduk bersama untuk membahas hal-hal fundamental seperti perlindungan tenaga kerja, sistem pengupahan, serta penegakan hukum yang adil bagi pekerja.(KN)
