Oleh : Antonius Benny Susetyo
Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Jakarta – Menjelang Pilkada 2024, Indonesia menghadapi momen krusial dalam perjalanan demokrasinya. Demokrasi, yang seharusnya menjadi alat bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang benar-benar mereka inginkan, kini semakin terancam oleh praktik-praktik politik yang merusak esensi sejatinya. Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani, menekankan dalam pidatonya pada 16 Agustus 2024, bahwa demokrasi harus sepenuhnya mencerminkan pilihan rakyat, bukan hanya menjadi sarana bagi kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan. Hal ini sejalan dengan kekhawatiran mengenai pembajakan demokrasi oleh kartel politik, yang mengakibatkan rakyat kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin sejati secara bebas dan tanpa tekanan, terutama dalam pilkada mendatang.
Menjelang Pilkada 2024, Indonesia berada pada titik penting dalam perjalanan demokrasinya. Demokrasi, yang seharusnya menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak mereka, kini menghadapi tantangan serius akibat praktik-praktik politik yang merusak prinsip dasarnya. Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani, dalam pidatonya pada 16 Agustus 2024, menggarisbawahi bahwa demokrasi harus benar-benar mencerminkan pilihan rakyat, bukan sekadar menjadi alat bagi kelompok tertentu untuk mencapai kekuasaan. Hal ini mencerminkan kekhawatiran mengenai dominasi kartel politik yang mengancam kesempatan rakyat untuk memilih pemimpin sejati secara bebas.
Dalam konteks nilai-nilai Pancasila, demokrasi seharusnya menekankan pada kesetaraan dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, sebagai ideologi negara, menegaskan kedaulatan di tangan rakyat dan memberikan hak partisipasi kepada setiap individu dalam menentukan arah bangsa. Namun, praktik politik saat ini sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Demokrasi yang ideal harus memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih tanpa paksaan atau tekanan, memperkuat posisi mereka sebagai pemegang kedaulatan.
Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dengan dominasi kartel politik yang mendominasi partai-partai politik, sehingga menghambat rakyat dalam memilih calon pemimpin yang benar-benar mereka inginkan. Ketika kekuatan politik mendominasi, proses demokrasi terdistorsi, dan rakyat kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin berdasarkan prestasi dan kemampuan, bukan sekadar popularitas yang dibangun melalui media. Akibatnya, demokrasi kehilangan maknanya sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.
Masalah utama dalam demokrasi Indonesia saat ini adalah budaya kepalsuan, di mana pemilih seringkali digiring untuk memilih berdasarkan citra media, bukan realitas sebenarnya. Seperti yang diingatkan oleh filsuf Yunani kuno Socrates dan Plato, demokrasi tanpa pendidikan dan pemahaman yang baik akan membuat rakyat mudah terpengaruh oleh mitos dan citra palsu. Dalam era digital sekarang, kekuatan media dapat dengan mudah menciptakan citra pemimpin yang seolah-olah pro-rakyat padahal sebenarnya tidak.
Demokrasi yang berkualitas, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, harus memastikan bahwa proses politik berjalan adil dan transparan, dan tidak terdistorsi oleh pengaruh uang atau kekuatan politik tertentu. Penting untuk memperkuat peran lembaga-lembaga negara seperti KPU dan Bawaslu untuk menjaga integritas pemilu. Pendidikan politik bagi masyarakat juga krusial, agar rakyat dapat memilih pemimpin yang layak berdasarkan pertimbangan rasional.
Pemimpin sejati adalah mereka yang memiliki integritas, kejujuran, dan komitmen untuk melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Menjelang Pilkada 2024, Indonesia harus menghadapi tantangan menjaga demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan dari Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani mengingatkan bahwa demokrasi harus dijaga dengan integritas dan keadilan. Demokrasi Pancasila harus memungkinkan rakyat memilih pemimpin berdasarkan kualitas, bukan karena tekanan atau manipulasi. Masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada partisipasi aktif rakyat dan upaya semua pihak untuk memastikan demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dengan menjaga transparansi, keadilan, dan integritas, Indonesia dapat menemukan pemimpin sejati yang dapat membawa bangsa menuju masa depan yang lebih baik dan beradab. (KN)
