PRADANAMEDIA/ JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kemungkinan Indonesia memangkas jumlah kementerian setelah bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam, To Lam, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3).
Vietnam baru-baru ini mengurangi jumlah kementeriannya dari 30 menjadi 22 sebagai langkah efisiensi. Sementara itu, jumlah kementerian di Indonesia meningkat dari 34 menjadi 48. Puan menegaskan bahwa kondisi antara kedua negara berbeda, sehingga kebijakan serupa tidak bisa diterapkan begitu saja di Indonesia.
“Harus dibedakan bagaimana perbedaan antara Indonesia dan Vietnam. Indonesia merupakan negara yang membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia untuk membangun bangsa dan negara,” ujar Puan di Kompleks Parlemen.
Menurutnya, pemecahan kementerian di Indonesia bertujuan untuk memberikan fokus lebih besar dalam menangani berbagai permasalahan kompleks yang ada. Dengan jumlah penduduk yang lebih besar dan tantangan pembangunan yang lebih luas, kebutuhan akan kementerian yang lebih spesifik menjadi pertimbangan utama.
Efisiensi Harus Sesuai dengan Kebutuhan Nasional
Puan menambahkan bahwa efisiensi dalam pemerintahan tidak selalu berarti pengurangan jumlah kementerian. Setiap negara memiliki pendekatan tersendiri dalam menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.
“Apapun yang menjadi keputusan kedua negara, Indonesia dan Vietnam, tentu didasari oleh pertimbangan yang terbaik untuk masing-masing negara,” kata Puan.
Lebih lanjut, Puan mengungkapkan bahwa DPR RI telah banyak berdiskusi dengan To Lam dalam kunjungannya ke parlemen. Kedua belah pihak sepakat untuk mempererat dan meningkatkan kerja sama bilateral, terutama dalam bidang ekonomi, perdagangan, serta interaksi antar masyarakat.
“Bertukar pikiran seperti ini sangat baik. Saya juga menyampaikan agar pertemuan ini bisa ditindaklanjuti dengan teman-teman di DPR,” tambahnya.
DPR RI juga siap untuk memperkuat hubungan kerja sama dengan National Assembly Vietnam dalam berbagai bidang strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat hubungan diplomatik antara kedua negara. (RH)
