PSU di Barito Utara: Isu Politik Uang Mengemuka, Warga Diminta Tetap Tenang

LOKAL POLITIK

PRADANAMEDIA/ MUARA TEWEH – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara, yang akan berlangsung pada Sabtu, 22 Maret 2025. PSU ini akan digelar di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai tindak lanjut atas permasalahan sebelumnya dalam proses pemilihan.

Menjelang pelaksanaan PSU, isu politik uang (money politics) semakin santer beredar. Salah satu kabar yang mencuat datang dari Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru. Diketahui, beredar informasi mengenai dugaan pembagian uang sebesar Rp5 juta per orang yang dikaitkan dengan salah satu pasangan calon (paslon) dalam kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2025-2030.

Kepala Desa Malawaken, Syahuddin, mengungkapkan bahwa suasana desa mulai memanas akibat isu ini. Ia menyebutkan bahwa seorang warga bernama Suhardi telah melaporkan adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh salah satu tim paslon di RT 05. Laporan tersebut disampaikan kepada Bhabinkamtibmas setempat.

Menyikapi isu yang berkembang, Syahuddin berharap situasi tetap kondusif dan tidak terjadi kegaduhan di tengah masyarakat. “Saat ini, kami cukup waswas karena kemungkinan terburuk bisa saja terjadi. Kami berharap warga tetap tenang dan tidak terprovokasi,” ujarnya.

Sementara itu, Lurah Melayu, Dayat Salikin, memastikan bahwa kondisi keamanan di wilayahnya masih terkendali dan kondusif. Terkait pelaksanaan PSU, ia menyatakan bahwa warga sudah mengetahui jadwalnya, sehingga tidak ada kendala berarti. “Pelaksanaan PSU yang bertepatan dengan bulan Ramadan memang menjadi tantangan tersendiri, tetapi kami belum bisa memastikan bagaimana antusiasme warga nantinya. Pemilih di TPS 01 sendiri mencakup tiga hingga empat RT,” jelasnya.

Dengan isu politik uang yang semakin menguat, masyarakat diharapkan tetap waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh praktik-praktik yang dapat mencederai demokrasi. Aparat keamanan dan penyelenggara pemilu pun diimbau untuk memastikan jalannya PSU secara jujur, adil, dan transparan. (RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *