Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat kepastian terkait efisiensi anggaran. Pada tahun 2025, kementerian yang dipimpin oleh Dody Hanggodo ini ditetapkan menerima anggaran sebesar Rp 50,4 triliun. Jumlah ini meningkat dibandingkan alokasi sebelumnya yang hanya Rp 29,59 triliun setelah mengalami pemangkasan anggaran dari total pagu awal sebesar Rp 110,95 triliun.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi antara pemerintah dan DPR pada Kamis (13/2). Awalnya, efisiensi anggaran untuk Kementerian PU mencapai Rp 81,3 triliun, namun kemudian dikurangi menjadi Rp 60,4 triliun. Dengan demikian, total anggaran yang akan dikelola oleh Kementerian PU pada tahun 2025 menjadi Rp 50,4 triliun.
Menanggapi hal ini, Menteri PU Dody Hanggodo membenarkan adanya penyesuaian anggaran, namun ia menegaskan bahwa saat ini masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.
“Memang ada penambahan, tapi ini masih dalam proses. Politik anggaran memang begitu, sekarang kita masuk ke tahap kedua,” ujarnya saat dikonfirmasi oleh Jawa Pos.
Dody juga memastikan bahwa Kementerian PU akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Saya harus ke DPR sekarang,” tambahnya saat ditemui di lobi kantor Kementerian PU, Kamis (13/2).
Selain itu, ia membantah adanya rencana merumahkan 10 ribu pegawai Kementerian PU. “Siapa yang bilang ada PHK? Tidak ada itu,” tegasnya sebelum bergegas menghadiri pertemuan di DPR.
Sebelumnya, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN, anggaran Kementerian PU sempat dipangkas sebesar Rp 81,38 triliun, sehingga menyisakan Rp 29,59 triliun. Pemangkasan ini berdampak pada perubahan pola kerja di kementerian tersebut, termasuk pembatalan proyek fisik baru, pembatasan perjalanan dinas, pengurangan belanja alat tulis kantor (ATK), serta peniadaan acara seremonial dan rapat/seminar.
Dengan adanya revisi anggaran ini, Kementerian PU berharap dapat tetap menjalankan program infrastruktur yang telah direncanakan demi mendukung pembangunan nasional. (KN)
