Jakarta – Sejumlah elemen mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), menggelar aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada hari ini Senin (17/2). Aksi ini bertujuan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas berbagai permasalahan yang dianggap merugikan rakyat dan bertentangan dengan prinsip demokrasi serta keadilan.
Koordinator Aksi BEM UI, Muhammad Rafid Naufal Abrar, menyatakan bahwa para mahasiswa akan berangkat dari Depok sekitar pukul 11.00 WIB. “Aksi ini dilakukan sebagai respons terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat,” ujar Rafid pada Minggu (16/2).
Lima Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama:
- Pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025
Mahasiswa menolak kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Mereka menilai kebijakan ini justru berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. - Penolakan Pasal dalam RUU Minerba
Mahasiswa mendesak pemerintah menghapus pasal yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang, demi menjaga independensi akademik dari kepentingan ekonomi dan politik. - Pencairan Tunjangan Dosen dan Tenaga Pendidik
Mahasiswa meminta pemerintah segera mencairkan tunjangan bagi dosen dan tenaga pendidik tanpa hambatan birokrasi atau pemotongan yang tidak transparan. - Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Mereka juga meminta pemerintah mengevaluasi program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan, agar alokasi dana pendidikan tetap optimal untuk peningkatan kualitas akademik. - Kebijakan Berbasis Riset dan Kesejahteraan Rakyat
Mahasiswa mendesak pemerintah untuk berhenti membuat kebijakan tanpa dasar riset ilmiah dan yang tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Aksi ini menjadi bentuk kritik mahasiswa terhadap arah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Mahasiswa berharap pemerintah dapat mendengar tuntutan mereka dan segera mengambil langkah perbaikan. (KN)
