WASHINGTON DC – Sekitar 40.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk mengundurkan diri secara massal setelah menerima tawaran dari pemerintahan Presiden Donald Trump. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran dengan memangkas jumlah pegawai federal.
Mengutip laporan BBC, hingga Selasa (4/2/2025), antara 20.000 hingga 40.000 PNS telah menyatakan pengunduran diri secara sukarela. Mereka tetap akan menerima gaji dan tunjangan hingga 30 September 2025. Jumlah pegawai yang mengundurkan diri diperkirakan terus bertambah menjelang tenggat waktu pada Kamis (6/2/2025).
CIA Jadi Lembaga Pertama yang Terapkan Kebijakan
Badan Intelijen Pusat (CIA) menjadi lembaga pertama yang mengimplementasikan kebijakan ini. Pada Selasa (4/2/2025), seluruh pegawai CIA diberi pilihan untuk mundur dengan jaminan gaji dan tunjangan selama delapan bulan ke depan. Namun, belum ada informasi pasti mengenai jumlah pegawai yang menerima tawaran tersebut.
Skema pengunduran diri ini disebut mendapat masukan dari Kepala Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE), Elon Musk. Pemerintah menilai langkah ini sebagai strategi untuk merampingkan birokrasi dan mengurangi beban anggaran negara.
Menuai Kritik dari Serikat Pekerja
Meski diklaim bersifat sukarela, kebijakan ini mendapat kritik dari serikat pekerja yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk pemaksaan terselubung. Presiden Federasi Pegawai Pemerintah Amerika (AFGE), Everett Kelley, menegaskan pihaknya akan menentang kebijakan ini.
“Kami tidak akan tinggal diam dan membiarkan anggota kami menjadi korban dari skema ini,” ujar Kelley, Selasa (4/2/2025).
Sejumlah PNS yang diwawancarai BBC juga mengungkapkan kebingungan dan kecemasan mereka. Salah satu pegawai federal yang telah bekerja lebih dari 20 tahun menyebut tawaran ini terasa seperti jebakan.
“Tampaknya kejam dan mengerikan,” ujarnya. Ia merasa dipaksa memilih antara menerima tawaran atau menghadapi ketidakpastian di tempat kerja.
Selain itu, kekhawatiran juga muncul terkait kepastian pesangon. Seorang pegawai federal lainnya berharap janji kompensasi yang diberikan benar-benar terealisasi. “Saya berharap ini bukan hanya sekadar janji kosong,” katanya.
Dengan adanya pro dan kontra terhadap kebijakan ini, masa depan efisiensi birokrasi di AS masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan. (RH)
