Nusantara – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, akan mengirim surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani guna memastikan anggaran pembangunan IKN tidak mengalami pemangkasan. Langkah ini diambil menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja negara dan daerah.
Basuki menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi tersebut ditetapkan sebelum rapat terbatas (ratas) terkait pembangunan IKN pada 21 Januari 2025. “Kami telah menyampaikan hal ini kepada beliau (Presiden Prabowo), dan dijawab bahwa anggaran akan segera disesuaikan,” ujar Basuki usai menghadiri ratas di Jakarta, Senin (3/2/2025).
Ia menjelaskan bahwa pagu anggaran awal yang diterima OIKN sebesar Rp6,3 triliun, namun untuk memulai pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif dibutuhkan tambahan Rp8,1 triliun. Oleh karena itu, Basuki akan segera menyurati Sri Mulyani agar anggaran disesuaikan sesuai arahan Presiden.
Surat tersebut akan dilengkapi dengan notulensi hasil ratas 21 Januari yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. “Kami akan mengacu pada notulen ratas yang sedang disiapkan oleh Sekretaris Kabinet,” tambahnya.
Anggaran tambahan ini dinilai krusial untuk mempercepat pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN beserta ekosistem pendukungnya, guna mewujudkan Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan. (RH)
