Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh pihak terkait untuk menghidupkan kembali potensi desa sebagai upaya menekan laju urbanisasi yang kian meningkat. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus desa dan memperkuat sistem pemerintahan desa sebagai langkah strategis. Ajakan ini disampaikan Tito dalam Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) memperingati Hari Desa Nasional 2025 di Sumedang, Jawa Barat, Rabu (15/1).
Menurut Tito, urbanisasi merupakan tantangan yang dihadapi banyak negara, termasuk Jepang dan Korea Selatan, di mana masyarakat produktif meninggalkan desa untuk bekerja di kota. Hal ini menyebabkan potensi desa kurang dimanfaatkan. Tito berharap Indonesia tidak mengalami masalah serupa, mengingat distribusi penduduk Indonesia masih cukup seimbang, yakni 56 persen di perkotaan dan 44 persen di pedesaan.
Untuk mencegah urbanisasi yang tidak terkendali, pemerintah berkomitmen membangun desa yang mandiri dan berdaya saing. Selain memperkuat sistem pemerintahan desa, langkah ini diwujudkan melalui penyaluran anggaran desa yang tepat sasaran. Bahkan, Indonesia memiliki Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang fokus pada pengembangan desa.
Tito menekankan pentingnya optimalisasi potensi desa sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, kontribusi seluruh desa sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, kepala desa didorong untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai stimulan dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. “Anggaran dari pusat hanyalah pemicu. Yang utama adalah bagaimana desa bisa hidup dan mandiri,” jelas Tito.
Menurutnya, kemampuan kewirausahaan kepala desa sangat diperlukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Potensi desa dapat dimaksimalkan melalui pemanfaatan lahan kosong, penguatan sektor pangan, pengembangan UMKM, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan pendekatan ini, desa diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.
Tito juga mengajak kepala desa untuk tidak hanya fokus pada pengelolaan anggaran dari pusat, tetapi juga inovatif dalam mengembangkan ekonomi desa. Ia berharap peringatan Hari Desa Nasional 2025 menjadi momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki berbagai upaya pembangunan desa.
“Harapan bangsa Indonesia bukan hanya terletak di pemerintah pusat, tetapi di tangan kepala desa yang didukung penuh oleh kepala daerah,” ujar Tito. Ia optimistis, jika seluruh pihak bekerja sama, desa-desa di Indonesia dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang signifikan sekaligus benteng utama dalam mengatasi urbanisasi. (KN)
