PALANGKA RAYA – Pengamat ekonomi Kalimantan Tengah sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya, Fitria Husnatarina, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada 2025 akan dipengaruhi oleh sejumlah kebijakan strategis dari pemerintah pusat. Dalam pernyataannya pada Selasa (14/1), Fitria menyoroti beberapa kebijakan penting, seperti kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen, program lanjutan food estate, dan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diperkirakan berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
Fitria menambahkan, kebijakan sektor spesifik yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor pertanian dan pangan juga akan memainkan peran penting bagi perekonomian Kalteng. Ia mengingatkan bahwa Kalimantan Tengah memiliki potensi besar sebagai penghasil bahan baku utama dari sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, dan perikanan. “Keunggulan Kalteng sebagai sentral sektor-sektor tersebut harus dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Untuk menggerakkan perekonomian, Fitria menekankan pentingnya kebijakan infrastruktur. Meskipun program strategis nasional sudah berjalan, diperlukan elaborasi dan pengembangan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyatukan visi ekonomi strategis. Ia juga menyoroti peran kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, dalam mengeksekusi program-program yang mendukung visi pembangunan ekonomi daerah.
Menurut Fitria, tahun 2025 menjadi momentum penting dengan energi baru dari kepala daerah yang baru menjabat serta awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sinkronisasi kebijakan nasional dengan konteks lokal, termasuk pembangunan infrastruktur dan dukungan program nasional, akan menciptakan efek berlipat bagi perekonomian.
Lebih jauh, Fitria melihat potensi Kalteng untuk menjadi sumber utama bahan baku dan pusat industri pengolahan, sekaligus sebagai wilayah pendukung rantai pasok distribusi untuk Ibu Kota Negara (IKN) dan kawasan regional lainnya. Ia menekankan perlunya pengelolaan kebijakan daerah yang lebih spesifik agar dampak positif dari program strategis nasional dapat dimaksimalkan.
Fitria juga mengajak Kalteng untuk memperluas fokus ekonomi, termasuk mengembangkan ekonomi biru, hijau, dan cokelat. Transformasi dari ekonomi ekstraktif berbasis batu bara menuju ekonomi berkelanjutan seperti ekonomi hijau dan biru harus disertai dengan penerapan konsep ekonomi sirkular. “Prospeknya sangat luas, tetapi kebijakan di sektor unggulan ini harus dikelola dengan bijak dan hati-hati,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Fitria mengimbau agar UMKM terus digiatkan dan didukung melalui kebijakan yang memberikan ruang bagi para pelakunya untuk berkembang. “Dengan langkah ini, perekonomian Kalteng akan lebih kuat dan inklusif,” tutupnya. (RH)
