Palangka Raya – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat program cetak sawah baru seluas 100 ribu hektare di Kalimantan Tengah (Kalteng). Langkah strategis ini merupakan bagian dari rencana besar untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Menurut Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Andi Nur Alam Syah, program ini memanfaatkan potensi lahan seluas 500 ribu hektare di wilayah tersebut.
“Dari total potensi lahan yang ada, 100 ribu hektare sudah siap digunakan dan telah dilengkapi dengan SID (Survei Investigasi Desain),” ujar Andi dalam keterangannya, Selasa (9/1). Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk mendukung berbagai aktivitas, seperti pencetakan sawah, modernisasi alat pertanian, optimasi lahan, hingga pembentukan brigade pangan.
Kementan menargetkan lahan baru ini dapat mulai ditanami pada Juni tahun ini. Dalam pelaksanaannya, Kementan bekerja sama dengan berbagai instansi, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian PUPR berperan penting dalam normalisasi saluran irigasi, pembangunan tanggul, perbaikan pintu air, dan penyediaan pompa air, sehingga ketersediaan air untuk area sawah dapat terjamin.
Andi menyebutkan, langkah ini juga bertujuan untuk mengurangi risiko banjir yang kerap melanda wilayah tersebut. “Dampak banjir di beberapa area sudah mulai berkurang, yang menunjukkan adanya kemajuan dari upaya kolaboratif ini,” tambahnya.
Proyek ini didukung oleh anggaran Kementan yang mencapai Rp 29 triliun secara nasional, dengan alokasi khusus untuk Kalteng sebesar Rp 5,5 triliun. Anggaran ini mencakup kebutuhan cetak sawah serta program pendukung lainnya.
Selain mencetak sawah baru, Andi juga menyoroti potensi optimalisasi lahan lain di Kalteng yang mencakup 200 hingga 300 ribu hektare. “Lahan-lahan yang belum dimanfaatkan ini masih memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan nasional,” jelasnya.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, Andi optimistis program ini dapat menjadi tonggak penting dalam mempercepat swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor. (KN)
