Jakarta – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) meminta dukungan Polri untuk memperkuat penindakan terhadap mafia yang terlibat dalam peredaran obat, makanan, minuman, dan kosmetik ilegal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan perlindungan bagi masyarakat sekaligus menjaga pemasukan negara dari sektor ini yang sangat signifikan.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyampaikan bahwa upaya pengawasan dan penindakan terhadap produk ilegal menjadi prioritas. Saat ini, BPOM memiliki sekitar 600 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk menjangkau wilayah yang luas dari Sabang hingga Merauke.
“Pada tahap penindakan, kami membutuhkan peran dan kolaborasi lebih erat dengan Polri,” ujar Taruna saat berada di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).
Taruna menegaskan bahwa BPOM berkomitmen penuh untuk memberantas berbagai jenis mafia yang merugikan masyarakat. “Kami ingin memastikan masyarakat terlindungi dalam mengonsumsi obat, makanan, minuman, maupun produk skincare,” tambahnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut mendukung peningkatan kerja sama ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas produk yang beredar di pasaran, sekaligus mendorong pengembangan industri farmasi dalam negeri agar produknya lebih terjangkau oleh masyarakat.
“Dengan pengawasan yang baik, kita juga bisa menekan harga obat, terutama karena salah satu faktor mahalnya harga adalah bahan baku,” jelas Kapolri.
Kerja sama antara BPOM dan Polri diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dalam memberantas peredaran produk ilegal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk dalam negeri. (KN)
