Jakarta – Pemerintah Indonesia menargetkan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dimulai pada April 2025. Namun, pelaksanaan rencana ini masih memerlukan pengesahan Peraturan Presiden (Perpres), yang hingga kini belum disusun.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menyatakan bahwa pemerintah saat ini masih dalam tahap menyusun kembali daftar ASN yang akan dipindahkan. Penyusunan ini dilakukan bersama masing-masing kementerian, terutama kementerian baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo.
Adanya penambahan jumlah kementerian dari semula 34 menjadi 48 turut memengaruhi proses pendataan ASN. Kementerian PANRB kini dituntut untuk menyesuaikan nama-nama ASN yang akan dipindahkan, guna memastikan kelancaran proses transisi ke IKN.
Pemindahan ASN ke IKN merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan percepatan pembangunan ibu kota baru dan pemerataan ekonomi nasional. Meski begitu, berbagai pihak menantikan kejelasan regulasi dan kesiapan teknis untuk memastikan proses pemindahan ini berjalan sesuai jadwal tanpa hambatan yang berarti. (KN)
