Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperketat pengawasan terhadap pergerakan harga komoditas, terutama minyak goreng. Hal ini menyusul lonjakan harga minyak goreng di berbagai daerah yang bahkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Pemerintah daerah, TPID, dan Satgas Pangan harus memastikan ketaatan distributor yang telah ditunjuk, khususnya distributor tingkat dua (D2) di kabupaten,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di Jakarta, Senin (30/12/2024).
Tomsi meminta pemerintah daerah untuk tidak ragu melaporkan pelanggaran harga oleh distributor kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ia juga menegaskan bahwa harga jual minyak goreng jenis Minyakita kepada konsumen akhir tidak boleh melebihi HET, yakni Rp15.700 per liter.
Pemerintah, menurut Tomsi, akan menindak tegas distributor yang sengaja memainkan harga. Harga untuk distributor D2 telah ditetapkan oleh Kemendag, sehingga laporan dari daerah sangat diperlukan untuk mengidentifikasi oknum nakal.
Selain minyak goreng, Tomsi juga menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah dan berpotensi memicu inflasi. Ia mendorong Perum Bulog untuk melakukan intervensi di wilayah-wilayah dengan harga beras yang melampaui HET.
“Data harga harus diperbarui setiap hari, sehingga Bulog bisa segera berkoordinasi dengan daerah untuk melaksanakan intervensi,” tambahnya.
Sebagai langkah pengendalian inflasi, Tomsi mengimbau daerah untuk melakukan berbagai upaya, termasuk mengantisipasi ancaman penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak serta dampak perubahan cuaca, terutama menjelang musim panen.
“Kerja sama dan tindakan cepat dari semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan harga kebutuhan pokok terkendali dan inflasi tetap terjaga,” tutupnya. (KN)
