Poster Desakan Gibran Mundur Muncul di Istana Wapres, Suasana Mendadak Jadi Sorotan

JAKARTA, PRADANAMEDIA – Situasi di sekitar Istana Wakil Presiden (Wapres) di Jakarta menjadi perhatian publik setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026).
Di tengah kabar politik tersebut, sejumlah orang yang mengatasnamakan Gerakan Indonesia Baru (GIB) mendatangi kawasan Istana Wapres. Mereka memasang sejumlah poster berisi kritik dan desakan agar Gibran melepaskan jabatan orang nomor dua di Indonesia itu.
Poster-poster yang ditempelkan di papan nama Istana Wapres memuat tulisan bernada keras, di antaranya “Gibran Turun”, “Perusak Konstitusi”, hingga “Tangkap dan Adili Jokowi”. Massa juga membawa rantai berwarna merah yang disebut akan digunakan untuk mengunci pagar istana.

Namun, rencana tersebut tidak terlaksana setelah petugas keamanan yang berjaga di lokasi menghalangi aksi tersebut.
Meski muncul aksi penyampaian aspirasi, suasana kawasan Istana Wapres secara umum terpantau relatif lengang. Aktivitas di sekitar kompleks tersebut tidak memperlihatkan perubahan mencolok, tetapi kemunculan poster-poster kritik membuat situasi politik di sekitar istana semakin menjadi perhatian.
Pertemuan Prabowo-Gibran Berlangsung 2,5 Jam
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi. Pertemuan berlangsung sekitar dua setengah jam.
Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika politik dan persoalan keabsahan dokumen pendidikan yang kembali menjadi sorotan.
Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak permohonan tersebut. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan, tetapi memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Selain menyampaikan niat mundur, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Perkembangan ini menempatkan persoalan Gibran pada dua ranah sekaligus, yakni dinamika politik di parlemen dan proses hukum terkait dokumen pendidikannya.
Hingga keterangan Istana disampaikan, informasi yang terkonfirmasi adalah adanya niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran kepada Presiden. Belum ada pernyataan bahwa proses pengunduran diri tersebut telah resmi ditetapkan.
Situasi ini membuat perhatian publik tidak hanya tertuju pada pertemuan Prabowo-Gibran, tetapi juga pada langkah politik dan konstitusional yang akan menentukan kelanjutan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. (Red)











