PRADANAMEDIA l JAKARTA – Peta politik nasional kembali diramaikan oleh spekulasi mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah polemik persyaratan pendidikan yang menyeret namanya, sejumlah figur politik mulai disebut-sebut berpotensi mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia.

Pengamat politik Refly Harun mengemukakan tiga nama besar dari lingkungan partai politik yang dinilainya memiliki peluang lebih menonjol apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

Ketiga tokoh tersebut adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Menurut Refly, ketiganya merupakan figur yang layak diperhitungkan dalam dinamika politik apabila Presiden Prabowo Subianto harus menentukan kandidat untuk mengisi jabatan wakil presiden.

Selain tiga nama tersebut, Refly turut menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai figur potensial. Namun, ia menilai peluang Bahlil masih perlu dipertimbangkan dengan melihat dinamika internal partai politik yang dipimpinnya.

Pandangan tersebut disampaikan Refly melalui kanal YouTube pribadinya dan dikutip Warta Ekonomi, Senin (9/11/2026).

Munculnya nama AHY, Puan, dan Zulkifli Hasan memperlihatkan bahwa pembicaraan mengenai kemungkinan pergantian Gibran tidak hanya berkutat pada satu kekuatan politik. Sejumlah tokoh dari partai berbeda mulai masuk dalam perhitungan pengamat.

Di sisi lain, persoalan posisi Gibran tidak bisa dilepaskan dari perkembangan putusan lembaga peradilan terkait dokumen pendidikan yang menjadi polemik dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.

Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 menyampaikan pertimbangan hukum terkait tidak ditemukannya bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang setara dengan pendidikan SMA atau sederajat.

Kemudian, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA luar negeri milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Perkembangan tersebut semakin memanaskan perdebatan politik mengenai keberlanjutan posisi Gibran sebagai wakil presiden.

Meski demikian, munculnya nama-nama pengganti belum berarti Presiden Prabowo telah menentukan pilihan. Hingga kini, belum ada pengumuman resmi mengenai pergantian Gibran maupun penetapan AHY, Puan, dan Zulkifli Hasan sebagai kandidat pengganti.Bahkan, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya melalui keputusan sepihak presiden.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih dalam waktu paling lambat 60 hari.

Artinya, apabila wacana pergantian tersebut benar-benar berlanjut, prosesnya tetap harus melewati jalur konstitusional dengan melibatkan MPR.

Dengan demikian, AHY, Puan Maharani, dan Zulkifli Hasan saat ini masih berada dalam ranah prediksi politik berdasarkan penilaian pengamat. Siapa yang nantinya berpeluang masuk dalam dua nama usulan Presiden Prabowo masih menjadi tanda tanya.

Dinamika politik di parlemen, hubungan antarkekuatan partai, serta keputusan Presiden akan menjadi faktor penting yang menentukan arah perkembangan isu tersebut. (Red)