KUALA PEMBUANG, PRADANAMEDIA — Persoalan tuntutan plasma antara masyarakat dengan PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) belum juga menemukan jalan keluar. Ketidakpuasan warga kembali mengemuka setelah pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Seruyan belum menghasilkan titik temu yang diharapkan.

Sebanyak 3.410 warga dari 10 desa di Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Timur (Kotim) dipastikan akan turun menyampaikan aspirasi pada 5 September 2026. Rencana aksi tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan plasma yang telah berlangsung cukup lama masih menyisakan ketegangan di tingkat masyarakat.Kepastian aksi disampaikan setelah puluhan warga dari empat desa mendatangi Kantor Bupati Seruyan, Kamis (3/9). Kedatangan tersebut diharapkan dapat membuka ruang penyelesaian, namun hingga pertemuan berakhir belum ada solusi yang mampu meredakan tuntutan masyarakat.

Dewan Pengawas Koperasi Bangkal, Sapriadi, menyebut aksi turun ke jalan merupakan langkah yang ditempuh masyarakat setelah berbagai upaya komunikasi belum memberikan hasil konkret.

Menurutnya, masyarakat bersama pengurus koperasi dan aliansi tetap akan menyampaikan aspirasi secara langsung pada 5 September. “Yang pasti kami tetap turun di jalan pada tanggal 5,” ujar Sapriadi, Kamis (3/9) sore.

Aksi ini melibatkan masyarakat dari dua kabupaten. Delapan desa berada di wilayah Seruyan, sementara dua desa lainnya berasal dari Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ribuan warga tersebut dijadwalkan berkumpul di masing-masing wilayah desa sebelum bergerak bersama. Massa dari kawasan Bangkal kemudian direncanakan menuju Selunuk, berlanjut ke Simpang Sebabi, hingga titik Portal 115.

Besarnya jumlah warga yang terlibat membuat persoalan plasma PT BAP bukan lagi sekadar perselisihan antara koperasi dan perusahaan. Tuntutan tersebut kini telah berkembang menjadi persoalan sosial yang melibatkan masyarakat lintas desa dan dua kabupaten.

Aksi 5 September pun menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah mampu membuka ruang penyelesaian yang konkret. Sebab, semakin lama persoalan plasma tanpa kepastian, semakin besar pula potensi ketegangan di lapangan.

Masyarakat kini tidak hanya menunggu pertemuan, tetapi menuntut adanya penyelesaian yang benar-benar memberi kepastian. (AK)