Palangka Raya, Pradanamedia – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tampaknya tak ingin kebijakan Work From Home (WFH) berubah menjadi “ruang abu-abu” bagi kinerja aparatur. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kalteng, Linae Victoria Aden, turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menguji langsung sejauh mana disiplin ASN benar-benar dijalankan—bukan sekadar slogan birokrasi.

Kunjungan yang dilakukan secara acak pada 9–10 April 2026 ini menyasar berbagai instansi strategis, mulai dari dinas teknis hingga lembaga pengawasan. Fokusnya bukan seremoni, melainkan menguliti tiga hal krusial: kehadiran ASN, efektivitas skema kerja WFO-WFH, serta peran pegawai dalam menyampaikan informasi publik. 

Namun di balik agenda “silaturahmi”, tersirat pesan keras: disiplin ASN bukan lagi urusan administratif, melainkan cermin langsung kualitas pelayanan publik.

Disiplin ASN: Antara Komitmen dan Realita

Dalam sidaknya, Sekda menegaskan bahwa kedisiplinan bukan sekadar absensi tepat waktu, melainkan komitmen nyata terhadap tugas sebagai pelayan masyarakat. Pernyataan ini sekaligus menohok praktik lama birokrasi yang kerap longgar dalam pengawasan internal.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pola kerja hybrid—WFO dan WFH—masih rawan disalahartikan. Bahkan, sebelumnya muncul kekhawatiran bahwa WFH bisa dipersepsikan sebagai “libur terselubung” jika tidak diawasi ketat. 

Artinya, transformasi budaya kerja belum sepenuhnya matang. Disiplin masih menjadi pekerjaan rumah besar.

WFH, Efisiensi atau Ilusi?

Pemprov Kalteng mendorong WFH bukan sekadar fleksibilitas, tetapi bagian dari strategi efisiensi energi dan anggaran. Penggunaan listrik, ruang kerja, hingga operasional kantor menjadi sorotan utama dalam evaluasi.

Namun di titik ini, muncul pertanyaan kritis: apakah efisiensi benar-benar tercapai, atau justru hanya berpindah beban ke individu ASN di rumah?

Sekda menekankan bahwa pengaturan ruang kerja dan penggunaan energi harus rasional dan terukur. Tanpa itu, kebijakan ini berpotensi menjadi sekadar narasi “hemat” tanpa dampak signifikan. 

ASN dan Perang Informasi Publik

Sorotan lain yang tak kalah penting adalah peran ASN dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam era digital, ASN dituntut bukan hanya bekerja, tetapi juga menjadi corong transparansi.

Sayangnya, ini masih menjadi titik lemah. Tidak semua OPD memiliki kultur komunikasi terbuka dan proaktif. Padahal, keterbukaan informasi adalah indikator utama akuntabilitas pemerintahan modern.

Sidak Berkala atau Sekadar Gertakan?

Kegiatan ini disebut akan dilakukan secara berkala. Pertanyaannya: apakah ini akan menjadi mekanisme pengawasan yang konsisten, atau hanya respons sesaat terhadap isu disiplin ASN?

Jika serius, langkah ini bisa menjadi awal pembenahan budaya kerja birokrasi di Kalteng. Namun jika tidak berkelanjutan, sidak hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan berarti.

Yang jelas, pesan sudah dikirim:

WFH bukan tempat bersembunyi, dan kantor bukan sekadar formalitas. ASN kini berada di bawah sorotan—langsung dari meja Sekda. (AK)