Palangka Raya, Pradanamedia — Pemerintah pusat menunjukkan keseriusannya menata kembali persoalan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan di Kalimantan Tengah. Hal itu terlihat dari kunjungan langsung jajaran pejabat tinggi negara bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) ke wilayah eks tambang PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Selasa (7/4/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan bersama sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri, serta beberapa menteri terkait yang tergabung dalam tim lintas kementerian. Kehadiran mereka menandai langkah serius pemerintah dalam mengevaluasi dan menindak persoalan kawasan hutan yang selama ini menjadi sorotan.

Rangkaian kegiatan dimulai sejak pagi hari ketika sejumlah pejabat utama Polda Kalimantan Tengah, di antaranya Wakapolda, Dirintelkam, dan Dirkrimum, bertolak dari Bandara VVIP Tjilik Riwut Palangka Raya menuju lokasi PT AKT di Kabupaten Murung Raya menggunakan helikopter Polri.

Tak lama berselang, sekitar pukul 08.45 WIB, rombongan Tim Satgas PKH tiba di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya menggunakan pesawat Boeing 737-400. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kapolda Kalteng, Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam XII/Tanjungpura, serta Kajati Kalteng, sebelum melanjutkan transit di ruang VVIP bandara.

Tim Satgas PKH yang hadir merupakan gabungan pejabat strategis dari berbagai lembaga negara. Di antaranya Kepala BPKP, Kepala Badan Informasi Geospasial, jajaran Jampidsus Kejaksaan Agung, Kabareskrim Polri, serta pejabat dari Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Lingkungan Hidup.

Sekitar pukul 09.45 WIB, rombongan Satgas PKH melanjutkan perjalanan menuju lokasi PT AKT di Kabupaten Murung Raya menggunakan helikopter Caracal.

Sementara itu, rombongan Menteri Pertahanan tiba di Bandara VVIP Tjilik Riwut sekitar pukul 10.00 WIB menggunakan pesawat Boeing 737-800. Kedatangan mereka juga disambut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Tengah sebelum langsung melanjutkan penerbangan menuju lokasi yang sama menggunakan helikopter milik TNI AU.

Kehadiran para pejabat tinggi negara tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan di wilayah Kalimantan Tengah kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Apalagi kawasan eks tambang PT AKT selama ini kerap disebut dalam berbagai diskursus terkait penataan kawasan hutan dan penegakan hukum di sektor sumber daya alam.

Seluruh rangkaian penyambutan dan keberangkatan rombongan pejabat negara menuju lokasi kegiatan berlangsung dalam situasi aman, tertib, dan lancar dengan pengamanan terpadu dari unsur TNI-Polri serta pemerintah daerah.

Kunjungan ini diyakini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memastikan penertiban kawasan hutan berjalan efektif sekaligus memperjelas arah penanganan berbagai persoalan yang selama ini menyelimuti aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. (AK)