Jakarta/Pradanamedia — Gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon tak hanya menyisakan duka, tetapi juga memantik pertanyaan serius: seberapa tegas Indonesia melindungi kehormatan dan keselamatan pasukannya di kancah internasional.

Analis politik dan militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai respons pemerintah tidak boleh berhenti pada pernyataan normatif atau sekadar ungkapan belasungkawa diplomatik. Menurutnya, Indonesia harus segera naik kelas dalam merespons insiden ini—beralih dari pendekatan emosional ke langkah yang lebih terstruktur dan strategis.

“Ini bukan sekadar insiden biasa. Negara harus hadir dengan sikap tegas dan terukur,” tegasnya.Selamat mendorong pemerintah untuk menempuh jalur multilateral dengan mengajukan nota protes keras melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan ada akuntabilitas internasional atas insiden yang menewaskan prajurit Indonesia dalam misi di Lebanon tersebut.Lebih dari itu, ia menekankan bahwa posisi Indonesia sebagai salah satu kontributor pasukan perdamaian dunia harus diiringi dengan keberanian bersikap. Jika tidak, kredibilitas Indonesia di mata dunia bisa dipertaruhkan.

Insiden ini juga membuka ruang evaluasi terhadap sistem perlindungan pasukan perdamaian, termasuk aturan pelibatan (rules of engagement) dan jaminan keamanan di wilayah konflik. Tanpa tekanan diplomatik yang kuat, dikhawatirkan kasus serupa bisa kembali terulang.

Di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks, Indonesia dituntut tidak hanya menjadi “penjaga perdamaian”, tetapi juga aktor yang mampu memperjuangkan keadilan bagi pasukannya sendiri.Kini, publik menanti: akankah pemerintah mengambil langkah tegas di forum internasional, atau kembali terjebak dalam diplomasi yang terlalu hati-hati? (AK)