Jakarta – Judi online (judol) kembali menjadi sorotan utama dengan keterlibatan sejumlah pihak dalam memberantas aktivitas ilegal ini. Tak hanya pemerintah, berbagai institusi seperti TNI dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) turut mengambil tindakan tegas 18/11/2024.
TNI Kerahkan Satuan Siber untuk Prajurit
TNI menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas militer dengan memerangi praktik judi online di kalangan prajurit. Melalui satuan siber yang diaktifkan di berbagai level, TNI berupaya memutus jaringan judol yang melibatkan anggotanya. Langkah ini diambil untuk mencegah penyalahgunaan gawai oleh prajurit yang dapat berdampak buruk pada kedisiplinan dan nama baik institusi militer.
BRI Blokir Ribuan Rekening Terindikasi Judi Online
Di sektor perbankan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan dukungannya terhadap pemberantasan judi online. Hingga kini, BRI telah memblokir sebanyak 3.003 rekening yang terindikasi digunakan untuk transaksi judol. Kebijakan ini diambil untuk mempersempit ruang gerak keuangan dalam aktivitas judi, yang selama ini menjadi sumber perputaran dana ilegal. Langkah tegas tersebut sekaligus menunjukkan komitmen perbankan dalam mendukung regulasi dan menjaga kestabilan sistem keuangan nasional.
Dugaan Aliran Dana Judol ke Pilkada Jakarta 2024
Di sisi lain, isu aliran dana dari judi online ke ranah politik mencuat setelah Ketua Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Formasi), Muhidin Jalih Pitoeng, menuding adanya keterlibatan salah satu pasangan calon di Pilkada Jakarta 2024. Muhidin mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap tuduhan ini. “Jika benar, hal ini mencederai prinsip demokrasi dan harus segera dihentikan agar Pilkada berjalan bersih dan transparan,” tegasnya.
Upaya Bersama Lawan Judi Online
Pemberantasan judi online kini melibatkan banyak pihak, mulai dari institusi militer, sektor perbankan, hingga masyarakat sipil. Langkah TNI, BRI, dan Formasi mencerminkan keseriusan untuk memutus mata rantai aktivitas ilegal yang tidak hanya merugikan ekonomi tetapi juga mengancam moralitas dan demokrasi. Dengan kerja sama berbagai elemen, diharapkan ruang gerak judi online semakin sempit, sekaligus menjaga integritas bangsa di tengah tantangan era digital. (KN)
