Pradanamedia, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto mengirimkan sinyal tegas bahwa tidak akan ada toleransi bagi pihak-pihak yang menghambat laju kemajuan ekonomi nasional. Pemerintah disebut tengah menyiapkan langkah besar untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari praktik-praktik menyimpang yang merugikan negara.

Sinyal “bersih-bersih” tersebut diungkapkan Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum China Conference Southeast Asia yang digelar di Hotel St. Regis, Jakarta, Selasa (10/2) malam.

Dalam paparannya, Hashim menegaskan bahwa momentum penataan internal sudah dimulai. Ia menyebut langkah ini sekaligus menjawab berbagai spekulasi publik terkait mundurnya sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dalam waktu berdekatan.Menurutnya, Presiden Prabowo menginginkan tata kelola pemerintahan dan dunia usaha yang bersih, profesional, serta berorientasi pada kepentingan nasional. Tidak hanya aparat birokrasi, kalangan elit bisnis yang terlibat praktik kriminal maupun perusakan lingkungan juga akan menjadi sasaran penindakan.

Sebagai bukti konkret, Hashim mengungkapkan bahwa saat kunjungan kerja ke London dua pekan lalu, Presiden mengambil keputusan tegas dengan mencabut izin 28 perusahaan yang beroperasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perusahaan-perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap lingkungan hingga menimbulkan korban jiwa.Langkah ini dinilai sebagai pesan kuat bahwa pemerintah tidak akan lagi mentolerir praktik usaha yang mengorbankan masyarakat dan ekosistem demi keuntungan jangka pendek. Pemerintah ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan dan penegakan hukum.

Dengan agenda reformasi yang kian menguat, publik kini menanti realisasi konkret dari komitmen tersebut. Jika konsisten dijalankan, langkah tegas ini berpotensi menjadi titik balik dalam membangun iklim investasi yang sehat sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional. (AK)