Pradanamedia, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Prabowo Subianto terkait peresmian 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta peletakan batu pertama pembangunan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri, Jumat (13/2/2026).

Komitmen tersebut ditegaskan Pemprov Kalteng sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Herson B. Aden menyampaikan bahwa program nasional tersebut selaras dengan arah pembangunan daerah yang menempatkan sektor pangan dan gizi sebagai prioritas utama.

Menurut Herson, kehadiran SPPG di Bumi Tambun Bungai tidak sekadar menghadirkan fasilitas layanan gizi. Lebih dari itu, program ini menjadi instrumen strategis untuk memperkuat sistem distribusi pangan, khususnya di wilayah terpencil dan pedalaman yang selama ini menghadapi tantangan akses.

Selain itu, keberadaan SPPG dan gudang ketahanan pangan diharapkan mampu menekan inflasi pangan melalui penguatan rantai pasok serta menjaga ketersediaan stok bahan pokok. Program ini juga diyakini dapat mendorong pemberdayaan UMKM lokal, terutama pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan pangan.

“Program ini harus memberi dampak nyata, bukan hanya seremoni. Kita ingin peningkatan kualitas gizi masyarakat berjalan seiring dengan tumbuhnya kesejahteraan ekonomi,” tegas Herson.

Ia menambahkan, pembangunan dan operasional fasilitas tersebut akan mengutamakan tenaga kerja lokal sehingga mampu membuka peluang kerja baru bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

Pemprov Kalteng juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi vertikal dinilai menjadi kunci agar implementasi program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Dengan dukungan infrastruktur SPPG dan gudang ketahanan pangan, Kalimantan Tengah optimistis dapat memperkuat kemandirian pangan daerah sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045. (AK)