PRADANAMEDIA, TAMIANG LAYANG – Seorang warga masyarakat Purajhon, Desa Sumber Garunggung, Ketut Sandie, menyampaikan pernyataan sikap terkait wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian warga terhadap masa depan penegakan hukum dan stabilitas keamanan nasional.

Dalam keterangannya, Ketut Sandie menegaskan penolakan terhadap rencana menempatkan Polri di bawah kementerian mana pun. Ia menyatakan persetujuan penuh agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sebagai pimpinan tertinggi negara.

Menurutnya, keberadaan Polri di bawah Presiden merupakan pilihan yang tepat untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional dan independen. Struktur tersebut dinilai sejalan dengan tekad Presiden Republik Indonesia yang menginginkan Polri tetap berdiri netral, tidak terpengaruh oleh kepentingan sektoral, serta fokus menjalankan tugas sebagai institusi penegak hukum.

Ia juga menekankan pentingnya menjauhkan Polri dari praktik politik praktis. Ketut Sandie menilai bahwa keterlibatan atau tarik-menarik kepentingan politik dapat mengganggu independensi Polri dan berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.,Rabu(04/02/26)

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Polri yang independen dan profesional merupakan kunci utama dalam menciptakan situasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) yang aman, stabil, dan kondusif. Kondisi tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung kehidupan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan yang harmonis.

Di akhir pernyataannya, Ketut Sandie mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung Polri agar tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat Polri sebagai institusi yang dipercaya rakyat dan mampu menjalankan tugasnya demi kepentingan bangsa dan negara.(LAN)