PRADANA MEDIA

JUJUR, TEPAT DAN TERPERCAYA

NASIONAL PEMERINTAHAN

Presiden Prabowo Buka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026, Tekankan Sinergi dan Percepatan Pembangunan Nasional

Bagikan Berita

Pradanamedia, Sentul Bogor – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran atas terselenggaranya Rakornas yang dinilai mampu menjadi wadah strategis dalam menyatukan arah kebijakan pembangunan nasional.

Presiden menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada soliditas kerja sama antara pusat dan daerah. Ia menilai, pembangunan nasional tidak akan berjalan optimal tanpa adanya koordinasi yang kuat, terutama dalam pelaksanaan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Menurut Presiden, pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, ia mendorong agar seluruh kepala daerah mampu menerjemahkan kebijakan pusat secara efektif dan menyesuaikannya dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah masing-masing.

Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap kinerja pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.

Rakornas tersebut juga diharapkan dapat menjadi forum evaluasi terhadap berbagai program pembangunan yang telah berjalan sekaligus merumuskan strategi baru dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Presiden Prabowo berharap hasil Rakornas dapat menghasilkan kebijakan yang lebih terintegrasi serta mampu mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. (AK)


Bagikan Berita

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *