Suara Adat untuk Negeri: Pemangku Masyarakat Adat Kalimantan Tengah Tegaskan Polri Harus Tetap di Bawah Presiden

PRADANAMEDIA, KOTAWARINGIN BARAT – Dukungan terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus mengalir dari berbagai elemen bangsa, termasuk dari kalangan masyarakat adat yang selama ini menjadi penjaga nilai, tradisi, dan harmoni sosial. Kali ini, pernyataan sikap datang dari Haji Musa, Pemangku Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Tengah, yang menyampaikan dukungan penuh terhadap Polri sebagai institusi negara yang konsisten menjaga ketertiban dan keamanan nasional, mulai dari tingkat pusat hingga ke pelosok desa.
Dalam pandangannya, Polri memiliki peran strategis tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pengayom masyarakat yang hadir di tengah kehidupan sosial rakyat. Keberadaan Polri hingga ke tingkat desa dinilai sangat penting dalam menjaga ketertiban, menyelesaikan persoalan sosial, serta menciptakan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas adat.
Haji Musa menegaskan bahwa posisi Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima Tertinggi. Menurutnya, struktur tersebut mencerminkan tatanan negara yang kuat, jelas, dan berlandaskan konstitusi, di mana Presiden memegang mandat tertinggi dari rakyat untuk memastikan seluruh instrumen negara bekerja demi kepentingan bangsa.
“Polri selama ini telah menjalankan tugasnya menjaga ketertiban nasional dari pusat sampai desa. Karena itu, sudah tepat dan ideal apabila Polri selalu berada di bawah Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kendali tertinggi,” ungkapnya.,Minggu(01/02/26)
Sebagai pemangku masyarakat adat, Haji Musa menilai bahwa stabilitas keamanan merupakan syarat utama bagi terjaganya nilai-nilai adat, budaya, dan kearifan lokal. Tanpa keamanan dan ketertiban, kehidupan adat akan mudah terganggu oleh konflik sosial maupun kepentingan yang merusak harmoni masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa menempatkan Polri di bawah Presiden akan memperkuat profesionalisme dan netralitas institusi tersebut. Dengan garis komando yang tegas, Polri dapat menjalankan tugasnya secara presisi, adil, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sektoral atau kelompok tertentu.
Menurutnya, kehadiran Polri yang presisi dan humanis sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adat, terutama dalam menjaga keamanan wilayah, melindungi hak-hak masyarakat, serta mendukung terciptanya kehidupan sosial yang damai dan tertib.
Lebih lanjut, Haji Musa menyampaikan harapan agar Polri terus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, mengedepankan pendekatan persuasif, serta memperkuat kemitraan dengan masyarakat adat di seluruh Nusantara. Sinergi antara aparat negara dan masyarakat adat diyakini akan menjadi kekuatan besar dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di akhir pernyataannya, Haji Musa menegaskan dukungan penuh dari masyarakat adat Kalimantan Tengah terhadap Polri dan kepemimpinan nasional. Ia menutup pernyataan tersebut dengan doa dan salam kebangsaan.
“Demikian pernyataan kami sampaikan. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Presisi,” pungkasnya.(LAN)





