“Ribka Tjiptaning: BPJS Harusnya Permudah, Bukan Persulit Hak Pasien”

KESEHATAN NASIONAL
Bagikan Berita

PRADANAMEDIA / JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Ribka Tjiptaning melontarkan kritik tajam terhadap layanan BPJS Kesehatan yang dinilainya masih berbelit-belit dan kerap mempersulit pasien dalam memperoleh haknya. Menurutnya, lembaga yang seharusnya menjadi simbol kemudahan akses jaminan kesehatan justru berubah menjadi birokrasi yang membingungkan di lapangan.

“BPJS itu sebenarnya dibentuk untuk memperkecil birokrasi kesehatan. Tapi kenyataannya sekarang di lapangan malah berbelit-belit,” ujar Ribka dalam seminar pelatihan relawan kesehatan PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (8/11).

Ia menegaskan, cita-cita awal pembentukan BPJS Kesehatan berangkat dari semangat untuk mewujudkan jaminan kesehatan semesta (universal coverage) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang ditandatangani pada masa Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

“Dulu ada Jamkesmas dan Askes, tapi mentok. Setelah Ibu Megawati turun, seharusnya dalam satu tahun SJSN itu diimplementasikan. Tapi, nyatanya malah dicuekin,” kata Ribka.

Sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Kesehatan, Ribka menegaskan bahwa pelatihan relawan kesehatan yang digelar partainya bertujuan memperkuat kapasitas para pendamping pasien. Ia tidak ingin relawan hanya paham aturan di atas kertas, tetapi tidak mampu menghadapi situasi nyata di rumah sakit.

“Mereka (relawan) harus siap turun tangan ketika hak pasien tidak diberikan. Jangan sampai hanya jago teori tapi tak mampu membantu di lapangan,” tegasnya.

Ribka mencontohkan banyak kasus yang dialami relawan, mulai dari pasien yang ditolak perawatan karena administrasi hingga tindakan medis yang dibatalkan. “Misalnya, pasien BPJS masih diinfus tapi tiba-tiba dibatalkan. Itu enggak boleh. Hak pasien tidak boleh ditolak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ribka mengingatkan bahwa hak atas kesehatan adalah hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. “Semua orang punya hak untuk sehat, dari presiden sampai tukang sapu,” katanya menegaskan.

Dalam kesempatan itu, Ribka juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri agar para relawan tidak membeda-bedakan latar belakang orang yang ditolong. “Kalau perintah Ibu Megawati, jangan lihat dia orang partai kita atau bukan. Kalau orang butuh pertolongan, ya tolong saja. Nothing to lose, kita menolong karena kemanusiaan,” ucapnya.

Ribka menutup dengan apresiasi bagi para relawan kesehatan yang ia sebut sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”. “Pendamping pasien itu juga pahlawan kesehatan. Mereka 24 jam siaga, bahkan tengah malam pun harus siap kalau ada warga yang sakit,” tuturnya. (RH)


Bagikan Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *