PRADANAMEDIA / PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memantapkan langkah menuju pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Desa, yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (6/11).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan Program Huma Betang, terutama di wilayah tengah dan barat provinsi, agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa Program Huma Betang merupakan salah satu prioritas utama Pemprov Kalteng dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat, tanpa terkecuali.
“Kami ingin mendorong pembangunan Kalimantan Tengah yang semakin merata dan berkeadilan hingga ke pelosok pedalaman. Kami tidak ingin ada anak-anak Kalteng yang tidak bisa sekolah, kuliah, berobat, atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan,” ujar Leo saat membacakan sambutan Gubernur Kalteng.
Ia menambahkan, seluruh masyarakat, termasuk keluarga kurang mampu, berhak memperoleh akses setara terhadap layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta bantuan sosial. Seluruh inisiatif tersebut akan diintegrasikan melalui Program Prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera, yang direncanakan mulai berjalan pada tahun 2026.
“Program ini akan menjadi fondasi dalam memastikan setiap warga Kalteng mendapat perlindungan sosial dan kesempatan yang sama untuk sejahtera,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Leo menjelaskan bahwa sejak tahun 2025 Pemprov Kalteng telah mulai menyiapkan berbagai program strategis sebagai langkah awal, seperti Sekolah Gratis, Satu Rumah Satu Sarjana, Cek Kesehatan Gratis, Pasar Murah, serta bantuan bagi petani dan nelayan.
Rapat koordinasi kali ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan pendataan desa sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan, hambatan, dan peluang perbaikan di lapangan.
“Pemanfaatan data desa yang akurat, mutakhir, lengkap, dan terintegrasi merupakan kunci utama agar implementasi Kartu Huma Betang benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Menurutnya, data desa yang dihimpun akan menjadi basis utama bagi seluruh kebijakan pembangunan desa di Kalteng, sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih data antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Langkah ini juga sejalan dengan agenda Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, serta menjadi bagian dari komitmen mendukung visi Indonesia Emas 2045,” tandas Leo.
Rapat yang berlangsung penuh semangat kolaborasi ini dihadiri oleh para kepala perangkat daerah, camat, dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan ditutup dengan foto bersama dan penegasan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola data desa sebagai dasar perencanaan pembangunan berkelanjutan di Bumi Tambun Bungai. (RH)
