PRADANAMEDIA / SAMPIT – Camat Pulau Hanaut, Dedy Purwanto, akhirnya angkat bicara menanggapi berbagai persoalan yang belakangan ramai diperbincangkan publik terkait sejumlah kepala desa di wilayahnya.
Dedy menegaskan pentingnya setiap kepala desa menjalankan tugas dan fungsi sesuai amanat yang telah disampaikan Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Irawati, terutama dalam hal pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa.
“Seperti yang disampaikan Ibu Wakil Bupati, kepala desa wajib menjalankan fungsi dengan baik, menyerap aspirasi masyarakat, menanggapi persoalan dengan cepat, serta bermusyawarah bersama warga dan BPD sebelum mengambil keputusan,” ujar Dedy, Kamis (23/10).
Menurutnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting sebagai mitra sekaligus pengawas jalannya pemerintahan desa. Karena itu, setiap persoalan yang muncul di masyarakat sebaiknya diselesaikan secara musyawarah, bukan melalui tindakan sepihak yang berpotensi menimbulkan polemik.
“Musyawarah adalah kunci. Setiap keputusan di tingkat desa harus melalui pembahasan bersama agar tidak menimbulkan salah paham di masyarakat,” tegasnya.
Terkait dengan kepala desa yang belakangan menjadi sorotan, Dedy mengakui memang ada beberapa yang tengah menjadi perhatian.
“Memang benar, di Kecamatan Pulau Hanaut ada beberapa kepala desa yang sedang diperbincangkan, salah satunya di Desa Bapinang Hilir Laut (BHL) dan Desa Hantipan. Selain itu, ada juga beberapa kasus lain yang masih dalam proses pembinaan,” ungkapnya.
Meski demikian, Dedy memastikan bahwa seluruh proses pengawasan dan pembinaan terhadap para kepala desa di wilayahnya tetap berjalan sesuai mekanisme.
“Alhamdulillah, semuanya masih bisa kita kendalikan. Pengawasan dan pembinaan terus dilakukan, baik saat muncul persoalan maupun sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi antara pihak kecamatan, pemerintah desa, dan BPD merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas pemerintahan di tingkat desa.
“Harapan kami, kepala desa dan BPD bisa berjalan seiring dalam melaksanakan pembangunan. Jangan sampai terpecah-pecah. Kemajuan desa hanya bisa dicapai jika keduanya saling mendukung,” imbuhnya.
Selain menyoroti aspek tata kelola, Dedy juga menegaskan pentingnya perhatian terhadap sektor-sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan, yang menurutnya menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan desa.
“Seperti pesan Ibu Wakil Bupati, dua sektor ini menjadi tolak ukur utama kemajuan desa. Jika pendidikan dan kesehatan berjalan baik, pembangunan lainnya akan mengikuti,” pungkasnya. (RH)
