PRADANAMEDIA / PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah, Sutoyo, menjadi penceramah utama dalam sesi Pembelajaran Studi Lapangan Pelayanan Publik pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2025. Kegiatan ini diikuti para pejabat pengawas dari perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalteng dan digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (29/9).
Dalam paparannya, Sutoyo menegaskan bahwa PKP bertujuan mengembangkan kompetensi manajerial pejabat pengawas, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sikap maupun perilaku. Hal ini sejalan dengan upaya membentuk sosok pemimpin ber-Akhlak yang mampu menghadirkan tata kelola pelayanan publik yang lebih profesional.
Tak hanya itu, Sutoyo juga menyinggung keterkaitan PKP dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, serta dukungan terhadap program prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang menjadi salah satu tonggak pembangunan daerah.
Dalam ceramah bertajuk “Desain Pelayanan Publik yang Inovatif dan Responsif dalam Meningkatkan Realisasi Investasi”, Sutoyo menyampaikan sejumlah poin penting. Menurutnya, pelayanan publik yang dijalankan DPMPTSP Kalteng merupakan salah satu “best practice” yang bisa menjadi rujukan bagi para peserta dalam mengelola organisasi pemerintahan.
“ASN, khususnya pejabat pengawas, dituntut mampu mengelola organisasi sekaligus mengelola perubahan. Prinsip-prinsip manajemen harus benar-benar diterapkan dalam pelayanan publik agar kinerja instansi dapat meningkat,” ujarnya.
Lebih jauh, Sutoyo menekankan bahwa pimpinan di setiap level harus memiliki kemampuan untuk mengenali perubahan, memahami kebutuhan masyarakat, dan merumuskan inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan begitu, kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta pencapaian target pembangunan daerah.
“Seorang pimpinan dituntut mampu merumuskan terobosan yang relevan dengan kondisi terkini. Hal ini penting demi memastikan pelayanan publik tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan,” pungkasnya. (RH)
