PRADANAMEDIA / JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa, kembali menegaskan usulan partainya agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Menurut Saan, kehadiran Wapres di IKN akan menghidupkan aktivitas pemerintahan sekaligus memastikan fasilitas yang telah dibangun terawat dengan baik. “Kalau ada wapres berkantor di sana, aktivitas di IKN akan lebih hidup. Semua bangunan bisa terpelihara dan tidak terbengkalai,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/9).
Nasdem, kata Saan, sejak awal konsisten mendorong adanya aktivitas nyata di IKN agar pembangunan yang dibiayai dari APBN tidak sia-sia. Ia menilai, langkah menempatkan Gibran di IKN dapat menjadi solusi transisi sebelum target menjadikannya sebagai ibu kota politik pada 2028 benar-benar terwujud.
“Nasdem kan yang pertama mengusulkan agar ada aktivitas di IKN, supaya tidak mubazir. Kalau ada wapres berkantor di sana, ada yang mengawasi dan merawat pembangunan,” tegasnya.
IKN Ditargetkan Jadi Ibu Kota Politik 2028
Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 telah menetapkan target menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. Perpres tersebut diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025 dan menjadi dasar pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.
Dalam lampiran Perpres dijelaskan sejumlah prasyarat, antara lain:
- Terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 800–850 hektare.
- Minimal 20 persen pembangunan gedung pemerintahan telah rampung.
- Minimal 50 persen hunian layak dan berkelanjutan tersedia bagi warga.
- Sarana dan prasarana dasar kawasan tercapai 50 persen.
- Indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan mencapai 0,74.
Selain itu, perpindahan pemerintahan ke IKN dapat dimulai apabila jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang ditugaskan mencapai 1.700–4.100 orang, serta layanan kota cerdas (smart city) sudah berjalan minimal 25 persen.
Harapan Nasdem: IKN Tidak Boleh Jadi Proyek Mangkrak
Saan menegaskan, besarnya dana yang telah dikeluarkan negara untuk pembangunan IKN harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ia berharap langkah menjadikan IKN sebagai ibu kota politik tidak berhenti pada tataran konsep.
“Yang penting, IKN jangan sampai mangkrak. Harus berfungsi dan memberi manfaat nyata bagi bangsa. Kalau ada aktivitas sejak sekarang, kita bisa memastikan IKN terawat hingga 2028,” ujarnya.
Dengan usulan agar Wapres Gibran berkantor di IKN, Nasdem berharap pembangunan ibu kota baru tersebut tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga motor penggerak pemerintahan yang siap menggantikan Jakarta di masa depan. (RH)
